.webp)
Polda Jawa Tengah (Jateng) menggelar serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Sukoharjo dan Kapolres Boyolali. Sebelumnya, eks Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena, dicopot usai peristiwa penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran.
"Kami berharap pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugasnya, melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang terpenting, kehadiran Polri di tengah masyarakat harus senantiasa memberikan rasa aman, perlindungan, dan manfaat," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Yuliyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (4/11/2026).
Adapun sertijab itu berlangsung di Aula Lantai 2 Mapolda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, pagi tadi pukul 10.00 WIB. Kegiatan dipimpin oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Andi Herindra Rahmawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pergantian jabatan tersebut digelar berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tanggal 2 November 2026. Jabatan Kapolres Sukoharjo kini diemban oleh AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Boyolali.
Adapun Kapolres Boyolali saat ini dijabat oleh AKBP Christopher Adhikara Lebang. Christopher sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng.
Yuliyanto menambahkan, sertijab tersebut menjadi bagian dari dinamika Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta peningkatan kinerja organisasi.
Yuliyanto menegaskan, kepercayaan masyarakat perlu dijaga dengan melakukan tugas secara profesional, responsif, dan humanis. Sebab itu, setiap pejabat di lingkungan Polda Jateng diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta mengoptimalkan peran seluruh personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo buntut penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran (HQ) di Sukoharjo. Polri mengatakan keputusan ini sebagai komitmen mendengarkan aspirasi serta kritik dari masyarakat.
"Bapak Kapolri komitmen dengan moto 'Polisi Bersama Masyarakat', tentu mendengar keluhan menjadi salah satu bagian komitmen dan konsisten untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya sesuai dengan prosedur dan harapan dari masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026), seperti dilansir detikNews.
Trunoyudo menyampaikan penyesalan mendalam dan keprihatinan institusi kepolisian atas keluhan serta trauma yang dialami oleh para santriwati dan pengasuh pondok pesantren.
"Pada kesempatan ini, pertama kami menyampaikan penyesalan yang mendalam, prihatin, dan juga tentunya mendasari atas keluhan dan trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya juga bagi kaum rentan bagi anak maupun perempuan," ucap Trunoyudo.
Trunoyudo memastikan Polri selalu menghormati pondok pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak termasuk juga keilmuan bagi umat muslim. "Sejak awal Polri telah mendengarkan, baik itu keluhan dan kritik, terutama langsung yang terdampak," sambungnya.
Trunoyudo menjelaskan bahwa Propam Mabes Polri telah memeriksa dan menonaktifkan empat personel jajaran Polres Sukoharjo terkait polemik penggeledahan Ponpes HQ beberapa waktu lalu.
"Maka dari itu, sebagai kelanjutan, namun dalam perkembangannya di lapangan, kita ketahui dengan adanya keluhan tersebut, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel. Yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, dan Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP," ungkap Trunoyudo.
"Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan, dan pemeriksaan dilakukan di Propam Mabes Polri," sambungnya.
Sebagai informasi, kasus ini mencuat setelah polisi menggeledah Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo, Selasa (27/10). Penggeledahan tersebut sedianya dilakukan guna mendalami kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo, pada September 2026.
Namun, tindakan aparat menuai sorotan dan kritik publik luas lantaran munculnya laporan dugaan intimidasi terhadap santriwati dan ustazah di lokasi saat penggeledahan dilakukan.
