200 000 Total Usa Top Want To Play Automaty Live

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan skema baru penegakan hukum dengan merampas keuntungan ilegal milik pelaku manipulasi pasar modal untuk disalurkan sebagai kompensasi bagi investor yang dirugikan. Kebijakan ini memungkinkan investor memperoleh pemulihan nilai kerugian secara langsung melalui hasil pengembalian dana tidak sah yang disita dari pelaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan lebih luas bagi OJK. Selain menjatuhkan sanksi administratif dan denda, OJK kini berwenang memulihkan kerugian korban.

“OJK diberikan ruang untuk tidak hanya mengenakan sanksi, tetapi juga mengupayakan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku dan melakukan pemulihan kerugian bagi korban atau para investor,” ujar Hasan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Hasan menjelaskan, besaran kompensasi yang dialokasikan akan dihitung secara cermat berdasarkan hasil audit investigatif terhadap nilai keuntungan ilegal yang dikeruk pelaku maupun estimasi kerugian investor yang terbukti di lapangan.

Dalam prosesnya, OJK akan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, menghitung nilai keuntungan tidak sah atau potensi kerugian yang dihindari pelaku (losses avoided), serta memverifikasi klaim kerugian para investor.

“Selanjutnya OJK akan mengenakan sanksi kepada pelaku. Hasil pengembalian keuntungan atau penghindaran kerugian pelaku yang diterima oleh OJK nantinya dibagikan secara proporsional kepada para investor atau korban yang terdampak oleh pelanggaran dimaksud,” kata Hasan.

OJK memastikan penyaluran dana ganti rugi ini akan berjalan secara terukur, transparan, dan akuntabel kepada investor yang memenuhi kriteria administrasi. Lewat mekanisme ini, penegakan hukum bursa tidak cuma memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para 'penggoreng' saham, tetapi juga memberikan keadilan nyata bagi investor ritel.

Guna mematangkan formulasi aturan tersebut, Hasan menambahkan bahwa OJK telah merampungkan kajian komparatif mengenai praktik terbaik (best practices) pemulihan kerugian investor dari berbagai negara maju.

Salah satu langkah konkrit yang ditempuh adalah menjalin kerja sama studi banding dengan otoritas pengawas bursa Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission (SEC). Langkah ini diambil agar mekanisme disgorgement dan restitution di bursa saham Indonesia dapat diterapkan secara efektif dan memiliki payung hukum yang kokoh.