.webp)
Pemerintahan Presiden Donald Trump menangguhkan Microsoft dan beberapa perusahaan lain dari program yang memungkinkan pekerja asing mengajukan green card, sekaligus mengecam universitas yang membawa mahasiswa internasional ke Amerika Serikat melalui program pertukaran.
Program-program semacam itu sering kali menjadi sasaran pendukung Trump karena dianggap merugikan mahasiswa dan pekerja Amerika. Di sisi lain, pendukungnya mengatakan langkah ini memungkinkan AS untuk menarik talenta terbaik dari seluruh dunia.
J.D Vance, Wapres AS, mengatakan program yang menangguhkan Microsoft mewajibkan perusahaan mengiklankan lowongan di AS terlebih dulu sebelum mengajukan permohonan ke Departemen Tenaga Kerja. Ini dilakukan guna menunjukkan bahwa mereka perlu memberi green card pada pekerja asing karena kurangnya pekerja Amerika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka iklan di surat kabar kota kecil. Mereka akan mengatakan, 'Kami mengiklankan posisi dan tak ada yang merespons.' Mereka akan menggunakan ketiadaan respons untuk mengganti pekerja Amerika dengan yang pada praktiknya adalah buruh kontrak asing terikat. Tak ada perusahaan di AS menggunakan sistem ini lebih banyak dari Microsoft," sebut Vance.
Microsoft ada di peringkat ke-5 di antara perusahaan AS dalam penggunaan visa H-1B, Amazon di peringkat pertama. Vance mengatakan tahun lalu Microsoft memberhentikan 6.000 pekerja Amerika tapi di saat yang sama mendapatkan 6.300 visa H-1B dan hampir 3.000 green card.
"Jika Anda menghitungnya, untuk setiap pekerja yang diberhentikan Microsoft, mereka mengganti pekerja tersebut dengan satu setengah buruh kontrak asing yang terikat," katanya.
"Pesan kami kepada Microsoft adalah, Anda adalah perusahaan Amerika yang hebat, tapi Anda harus mempekerjakan pekerja Amerika yang hebat," imbuhnya seperti dikutip detikINET dari Asscoiated Press.
Microsoft sendiri menyebut dari sekitar 6.000 aplikasi visa H-1B yang diajukannya tahun fiskal lalu, 80% di antaranya adalah untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan Microsoft yang sudah ada.
"Ini bukan untuk mempekerjakan orang baru. Sisa pengajuan untuk karyawan baru adalah untuk individu yang sudah berada legal di AS yang memutuskan bekerja pada kami dan jumlah mereka hanya 1% dari tenaga kerja AS kami. Mereka bukan pendatang baru di negara kita," senut Microsoft.
Mereka menambahkan hanya mengajukan petisi H-1B untuk yang memenuhi standar ketat. Program H-1B menjadi sasaran karena dinilai merugikan pekerja Amerika dan sarat penyalahgunaan.
Visa H-1B ditujukan untuk pekerjaan berketerampilan tinggi yang posisinya sulit diisi pekerja Amerika. Perusahaan teknologi adalah pengguna terbesarnya, dengan hampir tiga perempat persetujuan diberikan kepada pekerja asal India.
Trump tahun lalu berusaha menaikkan biaya visa kerja H-1B menjadi USD 100.000 untuk melindungi pekerja Amerika dari kehilangan pekerjaan akibat orang asing yang dibayar lebih murah, tapi seorang hakim federal membatalkan aturan tersebut.
Selain Microsoft, pemerintah juga menangguhkan Adobe serta perusahaan konsultan teknologi Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, dan Capgemini.
Pengumuman Vance ini muncul sehari setelah pemerintahan Trump melancarkan serangan lainnya terhadap mahasiswa internasional dan kebebasan mereka untuk bekerja di AS.
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengusulkan biaya USD 70.000 untuk mahasiswa internasional yang ingin bekerja di AS. Aturan itu mewajibkan universitas membayarnya bagi mahasiswa parisipan Optional Practical Training, yang memungkinkan mahasiswa bekerja di bidang terkait jurusan selama atau setelah masa kuliah.
Vance juga mengecam universitas yang menyalahgunakan program yang memungkinkan mahasiswa internasional datang ke AS. Visa sementara ini, disebut visa J-1, memungkinkan pengunjung internasional untuk datang sementara ke AS dalam program pertukaran kerja dan studi.
