.webp)
DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat menegaskan aksi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rojab Asy'ari, yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan bagian dari sikap resmi partai.
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menyebut aksi tersebut murni merupakan keputusan pribadi Rojab. Ono memastikan tidak ada instruksi dari struktur partai yang mengarahkan kadernya untuk mencopot foto Gibran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu merupakan sikap dan tindakan personal ya. Jadi tidak ada sekalipun instruksi dari partai, baik dari DPC, dari DPD maupun dari DPP partai. Jadi itu menurut yang bersangkutan juga murni adalah sikap dan tindakan pribadi," kata Ono saat dihubungi, Kamis (8/10/2026).
Sikap Rojab mencuat setelah ia dengan sengaja menurunkan bingkai foto Gibran dari ruang kerjanya di DPRD Kota Sukabumi. Ia menyatakan tindakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap polemik ijazah Gibran yang turut bergulir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rojab mengaku merasa malu melihat sosok wakil presiden yang menurut penilaiannya hingga kini belum dapat membuktikan keabsahan ijazah setara SMA dalam persidangan.
Foto Gibran yang dicopot itu kemudian dititipkan ke Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Rojab menyebut pencopotan tersebut bersifat sementara sampai terdapat fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum.
Menanggapi aksi tersebut, Ono tidak menarik persoalan itu menjadi sikap kelembagaan PDIP. Ia menyebut respons terhadap dinamika putusan MK bisa saja muncul dari publik maupun individu kader.
"Ya tentunya kan mungkin ini respon bukan hanya yang bersangkutan, mungkin juga ada respon dari publik ya terkait dengan keputusan MK. Tetapi ya dari sisi kelembagaan, dari awal kan kita tidak pernah menyikapi terkait dengan itu," ujarnya.
Ono menegaskan PDIP tidak memiliki kepentingan dalam polemik tersebut. Pernyataan itu, kata dia, juga pernah disampaikan sejumlah fungsionaris DPP PDIP.
"Ya menurut beberapa fungsionaris DPP partai kan PDI Perjuangan tidak mempunyai kepentingan terkait dengan permasalahan itu," katanya.
Karena itu, Ono menyatakan PDIP memilih menghormati keputusan MK tanpa menjadikan persoalan tersebut sebagai sikap politik partai.
"Sehingga ya tentunya apa fenomena yang saat ini dihadirkan melalui keputusan MK ya tentunya apapun keputusan MK itu kan patut kita hormati dan menjadi informasi saja," ucapnya.
Meski telah menegaskan aksi Rojab bukan instruksi partai, Ono belum menyatakan partai akan menjatuhkan sanksi terhadap kadernya. DPD PDIP Jabar akan terlebih dahulu menggali alasan Rojab melakukan tindakan tersebut.
"Nanti kita akan melihat situasinya, nanti juga kita akan dalami ya, misalnya yang di Sukabumi itu ya paling tidak nanti saya coba untuk menggali motivasi apa ya yang ada di Pak Rojab ya itu dulu," ujar Ono.
Menurut Ono, sikap personal kader tidak otomatis menjadi persoalan internal partai selama tidak menyentuh kebijakan maupun program PDIP.
"Karena kalau pada saat ini bergerak pada persoalan pribadi-pribadi kan selama tidak menyangkut terhadap kebijakan ataupun program partai ya tentunya kan merupakan sebuah sikap atau langkah yang ya nanti patut dihormati juga," katanya.
Namun, Ono menegaskan partai memiliki mekanisme tersendiri apabila tindakan kader telah berkaitan dengan sikap atau kepentingan kelembagaan PDIP.
"Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan partai ya tentunya partai mempunyai mekanisme. Ya nanti pendalaman dululah, nanti kan akan saya laporkan juga ke DPP Partai," tutur Ono.
Simak Video "Video Pesan Wapres Gibran untuk Generasi Muda: Gunakan AI untuk Belajar"
Natx Requests Modern Chris Turn Any Find Late November(bba/mso)
