.webp)
Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar. Hal ini disambut baik PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pertamina untuk memastikan penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran, sekaligus menjaga kelancaran dan ketertiban pelayanan kepada masyarakat di SPBU.
Pertamina memahami bahwa antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dapat berdampak terhadap aktivitas dan produktivitas masyarakat. Untuk itu, Pertamina terus melakukan berbagai upaya melalui penguatan pengawasan, pemantauan stok secara berkala, optimalisasi distribusi, serta peningkatan efektivitas pelayanan di SPBU dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa Pertamina menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pengawasan penyaluran BBM subsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
"Pertamina menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pengawasan penyaluran Biosolar. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar upaya pengawasan dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian utama," ujar Rusminto.
Terkait rencana penguatan verifikasi kesesuaian data kendaraan, termasuk melalui pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan QR Code Program Subsidi Tepat, Pertamina akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan pihak terkait mengenai mekanisme pelaksanaannya. Setiap langkah pengawasan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, kewenangan masing-masing pihak, serta efektivitas proses pelayanan agar tidak menambah hambatan dalam pengisian BBM di SPBU.
Di sisi lain, Pertamina terus memperkuat pengawasan melalui pemantauan transaksi dan verifikasi kesesuaian QR Code dengan data kendaraan dalam Program Subsidi Tepat.
"Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, Pertamina akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan. Terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina dapat menerapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku," kata dia.
Dari sisi distribusi, Pertamina terus berupaya menjaga ketersediaan BBM melalui pemantauan stok dan optimalisasi pengiriman ke SPBU sesuai kebutuhan serta kondisi operasional di lapangan. Evaluasi penyaluran juga dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat dan mendukung kelancaran pelayanan.
Dalam penanganan antrean, Pertamina turut berkoordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pihak terkait untuk mendukung pengaturan kendaraan di sekitar SPBU agar tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pengelola SPBU juga terus didorong untuk meningkatkan kesiapan operator, efektivitas proses pengisian, serta memperhatikan kenyamanan dan keselamatan konsumen selama berada di area SPBU.
"Penguatan pengawasan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kami mengajak masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, menggunakan QR Code yang sesuai dengan data kendaraan, serta mengikuti arahan petugas SPBU. Melalui sinergi seluruh pihak, kami berharap penyaluran BBM subsidi semakin tertib, tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat terus terjaga," tambah Rusminto.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM serta meningkatkan kualitas pelayanan di SPBU.
Untuk informasi dan pengaduan terkait produk maupun layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135.
