Alibaba66 Login Untuk Sports Ios Our Alibaba66 Bingo Support Win

Liputan6.com, Jakarta -Thailand tengah menyiapkan aturan baru yang memberikan perlindungan lebih kuat bagi wisatawan saat memesan hotel atau penginapan. Kebijakan ini merespons potensi ketidaksesuaian antara informasi dalam iklan dan kondisi akomodasi yang diterima tamu.

Nantinya, foto kamar, fasilitas, tarif, dan ketentuan pemesanan yang ditampilkan pengelola dapat menjadi dasar bagi wisatawan untuk menuntut pemenuhan layanan. Selama merencanakan liburan, wisatawan biasanya memeriksa berbagai informasi sebelum menentukan tempat menginap.

Mulai dari kondisi kamar, fasilitas kolam renang, pilihan sarapan, hingga lokasi menjadi pertimbangan sebelum menyelesaikan reservasi. Ketika kenyataan berbeda dari materi promosi, pengalaman menginap bisa terganggu, terutama jika tamu sudah tiba dan sulit menemukan penginapan pengganti.

Situasi ini juga berpotensi menambah biaya perjalanan karena wisatawan harus mencari akomodasi lain dalam waktu singkat. Mengutip VnExpress, Senin, 2 November 2026, rancangan undang-undang yang telah disetujui kabinet Thailand secara prinsip memungkinkan wisatawan membatalkan reservasi atau mengakhiri masa inap jika penyedia akomodasi tidak memenuhi janji dalam iklan.

Tamu juga berhak memperoleh pengembalian dana setelah dikurangi biaya layanan yang telah digunakan. Rancangan yang terdiri atas 98 pasal tersebut masih menjalani peninjauan hukum oleh Dewan Negara tersebuy.

Tahapan ini mengikuti pembaruan kabinet Negeri Gajah Putih per 20 Oktober 2026. Aturan yang dimaksud nantinya turut memperjelas tanggung jawab pengelola akomodasi dalam memenuhi informasi yang disampaikan pada calon tamu.

Rancangan undang-undang tersebut juga mengatur batasan terhadap klausul perjanjian yang dibuat oleh penyedia akomodasi. Pengelola tidak diperbolehkan mencantumkan ketentuan yang memberi mereka kewenangan mengubah atau membatalkan kesepakatan secara sepihak tanpa persetujuan tamu.

Selain itu, aturan ini menyoroti klausul yang berupaya membebaskan pengelola dari tanggung jawab bila terjadi pelanggaran kontrak. Ketentuan yang mengharuskan wisatawan melepaskan haknya sebelum menggunakan layanan juga menjadi bagian yang dibatasi.

Melalui pengaturan tersebut, pemerintah Thailand berupaya mencegah penggunaan syarat pemesanan yang merugikan konsumen. Posisi tamu dan pengelola akomodasi dalam perjanjian diharapkan memiliki kejelasan hak serta kewajiban, sehingga wisatawan tidak hanya bergantung pada ketentuan sepihak dari penyedia penginapan.

Cakupan regulasi akomodasi Thailand juga diperluas untuk mengikuti perkembangan industri pariwisata. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi hotel konvensional, tapi mencakup homestay, hostel, area perkemahan, rumah pohon, dan penginapan berbasis ekonomi berbagi.

Dalam rancangan tersebut, penyedia penginapan akan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan skala usaha dan tingkat risikonya. Masing-masing kategori memiliki kewajiban berbeda, mulai dari pemberitahuan, pendaftaran, hingga perizinan.

Pemerintah Thailand juga merancang konsep super license untuk menggabungkan beberapa layanan terkait dalam satu skema perizinan. Proses administrasinya akan didukung sistem elektronik agar pengelola lebih mudah memenuhi persyaratan usaha tanpa mengurus izin secara terpisah untuk setiap layanan.

Rencana penyederhanaan perizinan akomodasi di Thailand turut mendapat perhatian dari pelaku industri perhotelan. Mengutip The Nation Thailand, Asosiasi Hotel Thailand (THA) mengkhawatirkan pengelompokan usaha berdasarkan kategori dapat mengurangi pengawasan terhadap penginapan berskala kecil.

Asosiasi tersebut menekankan bahwa pemeriksaan keselamatan bangunan tetap diperlukan meskipun prosedur administrasi dipermudah. THA juga menyoroti operasional platform pemesanan daring yang menawarkan beragam jenis akomodasi.

Properti yang dipasarkan melalui layanan digital dinilai tetap harus memenuhi standar keselamatan dan operasional. Hal ini penting untuk mencegah wisatawan memilih penginapan yang belum memenuhi persyaratan.

Masukan dari THA menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan perlu berjalan seiring dengan pengawasan keselamatan. Pemerintah Thailand dihadapkan pada upaya mengakomodasi pertumbuhan berbagai jenis penginapan tanpa mengabaikan standar operasional yang harus dipenuhi setiap penyedia akomodasi