.webp)
Anggota Komisi X DPR RI menyoroti temuan 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua. Data tersebut diungkap oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam pengawasan TKA masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan oleh pihak penyelenggara, terlebih setelah ditemukan dugaan pelanggaran di sejumlah satuan pendidikan.
"Pelibatan masyarakat pada pelaksanaan TKA tahun ini kami anggap masih kurang, begitu juga informasi yang disampaikan," kata Ferdiansyah dikutip Kantor Berita Antara, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pengawasan bersama diperlukan untuk memastikan hasil TKA benar-benar menggambarkan kemampuan peserta didik. Sebab, TKA seharusnya menjadi instrumen untuk mengetahui dan memetakan capaian pembelajaran, bukan sekadar sarana memperoleh nilai tinggi.
Kecurangan TKA Rugikan Siswa
Menurut Ferdiansyah, kecurangan dalam pelaksanaan TKA justru akan merugikan siswa. Selain itu, imbasnya bisa berpengaruh pada sekolah dalam jangka panjang.
"Apabila terjadi kecurangan, yang dirugikan adalah siswa dan sekolah itu sendiri. Mungkin saat ini mereka merasa diuntungkan, tetapi saya yakin dua atau tiga tahun yang akan datang mereka akan merasa dirugikan," ujarnya.
Ferdiansyah menilai penyelenggaraan TKA dari tahun ke tahun telah mengalami perbaikan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun, dugaan pelanggaran yang masih ditemukan perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan asesmen semakin berintegritas.
DPR Minta Kemendikdasmen Transparan Tangani Dugaan Pelanggaran TKA
Senada dengan Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi terhadap ratusan dugaan pelanggaran tersebut secara transparan kepada publik. Ia meminta kementerian memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti merusak integritas evaluasi pendidikan nasional.
"Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik," ujarnya.
Menurut Habib, pembiaran terhadap praktik kecurangan dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, kejujuran dan keadilan bagi siswa yang mengerjakan ujian secara mandiri harus dilindungi.
"TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga. Dugaan pelanggaran yang tidak ditangani tuntas berpotensi menggerus kepercayaan publik," tuturnya.
Ia menyatakan pihaknya siap mengawal penanganan 377 dugaan pelanggaran TKA hingga tuntas. Ia menegaskan proses penanganan harus berjalan secara objektif dan akuntabel.
"Kami di Komisi X DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan penanganan berjalan objektif dan akuntabel. Pendidikan karakter dan kejujuran harus tetap menjadi panglima tertinggi di sekolah," kata Habib.
Kemendikdasmen Temukan 377 Dugaan Pelanggaran TKA
Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat ada 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA jenjang SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua 2026.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan ratusan temuan itu berasal dari dua gelombang pelaksanaan TKA.
Rinciannya, sebanyak 308 dugaan pelanggaran ditemukan pada gelombang pertama dan 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua.
"Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran," kata Toni.
Dari keseluruhan temuan tersebut, sebanyak 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kasus-kasus itu saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
