Daftarrouletteonline Live 96ace Explore 1ecl And Login Lol

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis rincian persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026. Pekerja atau buruh yang terverifikasi memenuhi kriteria dipastikan bakal mengantongi subsidi gaji sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, yang akan disalurkan secara sekaligus dengan total mencapai Rp 900.000.

Ketentuan penyaluran BSU 2026 ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa skema BSU dihadirkan pemerintah sebagai stimulus untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tantangan ekonomi.

“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah, Sabtu (7/11/2026).

Indah membeberkan, kriteria dasar penerima BSU 2026 mencakup status Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, calon penerima wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026.

Selain status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker menetapkan besaran upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan sebagai syarat utama penerima BSU 2026.

Namun, bagi pekerja yang bertugas di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi Rp 3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara untuk wilayah yang tidak memiliki UMK, acuan pembatasan gaji dialihkan ke Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan formula pembulatan senada.

Adapun acuan gaji yang digunakan Kemnaker merupakan laporan upah terakhir yang diserahkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat secara resmi dalam sistem kepesertaan. Akumulasi upah ini mencakup komponen gaji pokok serta tunjangan tetap.

Meski menyasar jutaan buruh nasional, pemerintah menegaskan bahwa BSU 2026 tidak berlaku bagi seluruh kalangan pekerja. Subsidi gaji ini dipastikan tidak akan dialokasikan kepada pekerja yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.

Di sisi lain, guna memastikan pemerataan program jaminan sosial, pemerintah memprioritaskan penyaluran BSU kepada kelompok pekerja yang sedang tidak menerima bantuan sosial lain.

Secara khusus, penerima manfaat yang belum terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan diposisikan sebagai prioritas utama penerima subsidi BSU.

Melalui penajaman kriteria tersebut, Kemnaker berharap proses distribusi BSU 2026 dapat terealisasi secara transparan, tepat sasaran, dan efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional.