
Besaran anggaran pengadaan rumah pensiun tersebut dibatasi sesuai pagu Kementerian Sekretariat Negara dan tidak diperbolehkan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila melebihi batas ketentuan. Selain rumah beserta isinya, mantan Wakil Presiden juga berhak menerima fasilitas negara lainnya berupa mobil dinas lengkap dengan pengemudi, uang pensiun bulanan penuh, serta tunjangan kesehatan.