.webp)
Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Langkah cepat ini berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MVK and VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya.
Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.
"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," ujar Abast.
Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut.
Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan.
Abast mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.
"Motif hasil pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tegas Abast.
Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jatim. Polda Jatim menegaskan tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
"Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Abast.
