.webp)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengancam kehidupan satwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem. Data Kementerian Kehutanan mencatat 202.004 hektare hutan terbakar.
Data juga menunjukkan jumlah spesies pohon di kawasan bekas terbakar lebih sedikit dibandingkan hutan alami. Penelitian tersebut membandingkan dua petak hutan yang masing-masing memiliki luas satu hektare.
Hasilnya, petak hutan alami memiliki 2.851 batang pohon dari 114 spesies. Sementara itu, petak hutan terganggu yang pernah terbakar pada 2015 hanya memiliki 926 individu pohon dari 80 spesies.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perbedaan juga terlihat pada biomassa pohon di atas permukaan tanah. Hutan alami memiliki biomassa mencapai 341 ton per hektare, sedangkan hutan bekas terbakar hanya 53,2 ton per hektare.
Ekosistem Jadi Berkurang-Rusak
Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pemerhati keanekaragaman hayati, Prof Budi Setiadi Daryono, menjelaskan kebakaran hutan dapat menyebabkan penyederhanaan ekosistem.
Dampaknya bukan hanya berkurangnya jumlah pohon, tetapi juga hilangnya keragaman spesies dan hubungan ekologis yang terbentuk di dalam hutan. Ia menjelaskan, hutan tropis bukan sekadar kumpulan pohon yang memiliki fungsi seragam.
Setiap spesies tumbuhan mempunyai peran ekologis dan hubungan dengan berbagai organisme lain, seperti penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, hingga herbivora.
Ketika kebakaran menghilangkan sebagian vegetasi, hubungan antarmakhluk hidup tersebut ikut terganggu. Satwa bisa kehilangan sumber makanan, tempat berlindung, hingga habitat yang selama ini menopang kehidupannya.
Menurutnya, kerusakan hutan juga dapat membuat proses pemulihan ekosistem menjadi lebih sulit. Bahkan, dampak berupa hilangnya keragaman tumbuhan sering kali tidak terlihat secara langsung dibandingkan dengan kerusakan yang dialami satwa.
Ia menegaskan, perbedaan jumlah spesies dalam penelitian tersebut tidak berarti 34 spesies pohon mengalami kepunahan secara global akibat satu peristiwa kebakaran. Penelitian itu hanya membandingkan kondisi dua petak hutan di satu lokasi.
Meski demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa kawasan yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah dibandingkan hutan alami.
Pohon Ramin Ikut Terancam Karhutla
Budi menyoroti soal pohon ramin (Gonystylus bancanus). Karhutla menjadi ancaman bagi spesies tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi tersebut.
Berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), pohon yang hidup di ekosistem rawa gambut ini berstatus Kritis (Critically Endangered). Ancaman bagi pohon ramin semakin besar karena kondisi lahan kering akibat terbakar.
Meskipun belum terdapat bukti empiris dan konkret mengenai kebakaran masif yang berdampak langsung terhadap populasi ramin, peristiwa karhutla tetap menjadi ancaman bagi tumbuhan tersebut dan spesies lain yang hidup di ekosistem rentan.
Dampak kebakaran juga dirasakan berbagai satwa. Di Kayong Utara, tiga orangutan terdampak karhutla.
Ada seekor induk betina yang mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kaki. Sementara itu, di Kalimantan Selatan ditemukan 12 individu bekantan, seekor ular piton, dan seekor king kobra mati akibat kebakaran.
"Angka tersebut tidak berarti bahwa 34 spesies langsung punah secara global akibat satu kebakaran. Penelitian tersebut membandingkan dua petak di satu lokasi; hasilnya menunjukkan bahwa petak yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah daripada petak hutan alami," kata Budi, dikutip dari laman UGM, Sabtu (14/11/2026).
Pakar UGM Soroti Pentingnya Restorasi Gambut
Untuk mengatasi persoalan karhutla, Budi menilai penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan restorasi lahan gambut.
"Salah satu gagasan yang perlu dibahas adalah bagaimana pemerintah memastikan restorasi dan perlindungan gambut memiliki lembaga, mandat, dan sumber daya yang memadai," ujarnya.
Restorasi tersebut harus digalakkan melalui kelembagaan yang memiliki mandat, kewenangan koordinasi, serta sumber daya yang memadai. Misalnya, dahulu terdapat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berakhir pada Desember 2024.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah mengumumkan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada September 2026. Lembaga tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan tugas hingga tingkat desa.
Menurut Budi, pembentukan lembaga baru dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola gambut. Namun, keberadaan lembaga saja tidak cukup tanpa kejelasan mandat, kewenangan, pendanaan, dan pertanggungjawaban.
"Karena itu, fokus berikutnya perlu diarahkan pada kejelasan mandat, kewenangan koordinasi, pendanaan, serta akuntabilitasnya. Pembentukan lembaga saja belum cukup, yang menentukan adalah kemampuannya mencegah kebakaran, memulihkan gambut, dan memastikan tanggung jawab para pihak berjalan," tutup Budi.
