How To Deposit Withdrawal Fiat How To Deposit 000 Mata

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan meminta menindak pihak lain yang terlibat dugaan penyadapan ilegal.

Ia menilai pelanggaran tersebut telah mencoreng nama baik kepolisian dan merusak kepercayaan masyarakat.

Habiburokhman bahkan menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.

“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, sanksi PTDH yang dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan keputusan yang tepat. Ia menilai hukuman tersebut sebanding dengan bobot pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dipersoalkan.

Habiburokhman juga menyoroti bahaya penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian. Instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara, menurutnya, justru dapat mengancam rasa aman masyarakat jika diselewengkan.

“Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta Polri tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap Ahrie. Penindakan tegas, menurutnya, harus diberlakukan secara konsisten terhadap pihak lain yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut.

Ia menegaskan, pangkat maupun jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tegasnya.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penegakan etik maupun proses hukum pidana terkait perkara tersebut.

Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Putusan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan penyadapan ilegal saat Ahrie menjalankan tugas di Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan putusan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Johnny.

Berdasarkan fakta yang diungkap dalam persidangan, Ahrie diduga melakukan pelanggaran saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Pelanggaran yang dipersoalkan berkaitan dengan dugaan penggunaan perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal.

Atas dugaan perbuatannya, Ahrie dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan kode etik profesi kepolisian, baik dalam lingkup etika kelembagaan maupun etika kepribadian.

Ketentuan yang disangkakan meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang etik tersebut dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.

Persidangan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, perkara etik Ahrie masih dapat berlanjut ke proses pemeriksaan banding.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ujar Johnny.