Inovasi Teknologi Sosial Berkesan Penglibatan Pemain Adalah Trend Juga

Liputan6.com, Sofia - Penjabat Presiden Iliana Yotova memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) putaran kedua dan menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai kepala negara Bulgaria. Ia menyatakan akan berupaya membangun konsensus nasional dengan menjembatani perpecahan politik di negara tersebut.

Setelah seluruh suara selesai dihitung pada Senin (2/11/2026), Komisi Pemilihan Umum Pusat Bulgaria seperti dilaporkan Associated Press mengumumkan bahwa Iliana meraih 57,6 persen suara, sementara kandidat oposisi liberal yang pro-Barat, Andrey Gyurov, memperoleh 39,5 persen suara.

Gyurov mengakui kekalahannya dengan mengatakan bahwa "itulah pilihan warga Bulgaria". Ia menambahkan bahwa hasil pemilihan tersebut harus diterima sebagaimana adanya.

"Saya memilih konsensus nasional melalui dialog, lembaga-lembaga yang bekerja untuk kepentingan rakyat, serta negara yang kuat dengan kebijakan luar negerinya sendiri di tengah Eropa yang kuat," kata Iliana seusai memberikan suara.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengucapkan selamat kepada Iliana dan menyatakan harapannya untuk melanjutkan kerja sama dengan Iliana di bidang keamanan dan pertahanan, daya saing, serta kemandirian energi.

"Demi Bulgaria yang kuat di tengah Eropa yang kuat," tulis von der Leyen dalam unggahannya di platform X.

Pemilihan tersebut menjadi ujian besar pertama bagi Partai Bulgaria Progresif pimpinan Perdana Menteri Rumen Radev, yang dikenal memiliki sikap bersahabat terhadap Moskow. Partai tersebut mendukung pencalonan Iliana. Dalam pemilihan parlemen pada April, partai itu memenangkan 131 dari 240 kursi parlemen, sehingga berhasil mengamankan mayoritas mutlak.

Para pengamat menilai kemenangan Iliana akan membuat jabatan presiden tetap berada di tangan kelompok mayoritas yang berkuasa. Menurut mereka, pemusatan kekuasaan semacam itu berpotensi menghambat mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan antarlembaga negara dalam pengambilan keputusan.

Baik Iliana maupun Radev menyerukan penyelesaian melalui jalur diplomasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun, keduanya belum memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan keterlibatan Rusia dalam serangan pesawat nirawak atau drone di kawasan Laut Hitam.

Iliana menentang pemberian bantuan militer tambahan dari Bulgaria kepada Ukraina. Ia berulang kali menyatakan bahwa konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur militer dan menyerukan pembentukan "koalisi perdamaian" yang berfokus pada upaya diplomasi.

Iliana, yang berusia 62 tahun, mengambil alih jabatan presiden pada Januari setelah Radev mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen. Dalam pemilihan presiden kali ini, Iliana berupaya memperoleh mandat langsung dari rakyat.

Iliana diperkirakan akan melanjutkan kebijakan Radev untuk mempertahankan orientasi pro-Eropa Bulgaria, sekaligus mendukung perbaikan hubungan dengan Rusia dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut.

Karier profesional Iliana dimulai sebagai jurnalis televisi pada 1990-an. Ia kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota parlemen Bulgaria, sebelum menjadi anggota Parlemen Eropa melalui Partai Sosialis. Pada 2016 dan 2021, ia terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Radev.

Iliana memenangkan pemilihan tersebut bersama Kiril Valchev, yang dipilihnya sebagai calon wakil presiden. Valchev, seorang pengacara dan jurnalis berusia 53 tahun, telah memimpin kantor berita resmi Bulgaria sejak 2021.

Bulgaria, negara yang terletak di kawasan Balkan, bergabung dengan NATO pada 2004 dan Uni Eropa pada 2007. Meskipun partai-partai di parlemen secara umum sepakat untuk mempertahankan orientasi pro-Barat negara tersebut, sentimen pro-Rusia yang masih kuat di tengah masyarakat telah memicu perpecahan.

Sentimen tersebut berakar pada hubungan sejarah dan budaya yang telah lama terjalin antara Bulgaria dan Rusia. Perpecahan di masyarakat semakin terasa sejak Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Jabatan presiden di Bulgaria sebagian besar bersifat seremonial. Meskipun kepala negara tidak memiliki kekuasaan eksekutif dan seluruh kebijakan utama harus mendapat persetujuan parlemen, pemilihan langsung oleh rakyat memberikan presiden legitimasi politik yang lebih kuat.

Presiden memimpin angkatan bersenjata dan memiliki wewenang untuk memveto rancangan undang-undang, menandatangani perjanjian internasional, serta menunjuk duta besar.