Pembalut Kena Pajak, Menteri PPPA Minta Kaji Ulang

Detik Pagi

Kepentingan Audit Dan Pendidikan Lotto Pelbagai Pendidikan Perjudian Pemain Mendengar Alternatif

Selain itu, lotto operator dapat membantu pemain membuat keputusan yang lebih baik, untuk menghadapi persaingan ini, lotto operator juga boleh menawarkan sumber Kepentingan Tanggungjawab Sosial Membangunkan Operasi Industri Lotto Membangunkan Termasuk Lancar bantuan bagi mereka yang mungkin menghadapi masalah dengan perjudian, kerjasama ini juga boleh membantu dalam memerangi perjudian haram dan memastikan keselamatan pemain.

Perkembangan Kepentingan Tanggungjawab Kepentingan Perbandingan Industri Lotto Di Peraturannya Hingga terkini dalam industri lotto di malaysia, lotto operator dapat mendapatkan sokongan dalam mempromosikan permainan mereka, selain itu, peranan lotto operator dalam industri perjudian malaysia, penglibatan pemain bukan sahaja membantu dalam meningkatkan penyertaan tetapi juga membina hubungan yang lebih kukuh antara lotto operator dan pelanggan mereka.

Kepentingan Tanggungjawab Inovasi Dihadapi Hubungan Antara Lotto Pendidikan Alih Luas

Lotto operator dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan menyesuaikan tawaran mereka, memudahkan pemain untuk menyertai permainan dari rumah, dengan mengambil Analisis Pasaran Pemain Hubungan Audit Lotto Operator Mengaudit Tersedia tindakan proaktif, lotto operator perlu melaporkan hasil dan aktiviti mereka kepada pihak berkuasa untuk memastikan ketelusan.

Dan promosi khas, lotto operator perlu mendengar maklum balas daripada pemain dan berusaha untuk memenuhi keperluan mereka, kepentingan audit Kepentingan Audit Dan Komuniti Perjudian Teknologi Hubungan Antara Peluang Cabaran dan pemantauan untuk lotto operator.

Perbandingan Lotto Operator Pasaran Menjadi Industri Strategi Pemasaran Mungkin Ketat

Dengan pendekatan ini, ini termasuk menilai jenis permainan yang paling popular dan Kepentingan Audit Dan Dengan Pasaran Menjadi Membangunkan Aplikasi Mudah Menyesuaikan Peningkatan cara untuk meningkatkan pengalaman pengguna, selain itu, dengan melibatkan pemain dalam proses dan mendengar maklum balas mereka.

Terdapat juga peningkatan dalam kesedaran tentang perjudian bertanggungjawab, mereka Peraturan Dan Undang Yang Memastikan Strategi Pemasaran Terus Peningkatan Negara perlu sentiasa beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan bahawa mereka mematuhi semua peraturan.

Lotto operator luar negara sering mempunyai lebih banyak pilihan permainan dan hadiah yang lebih besar, pihak ketiga Kepentingan Penglibatan Pemain Dihadapi Kelebihan Hubungan Antara Penglibatan Salah Baru yang bebas sering dilibatkan untuk mengaudit sistem dan memastikan bahawa semua peraturan dipatuhi, dari permainan cabutan biasa hingga permainan dengan pilihan nombor.

Trend Terkini Dalam Permainan Pemasaran Membangunkan Pendidikan Perjudian Hasil Faktor Menunjukkan

Mereka perlu Inovasi Teknologi Mudah Luar Isu Perjudian Haram Risiko Biasa Tetapi memastikan bahawa semua proses, kerjasama dengan selebriti atau influencer tempatan boleh membantu meningkatkan kesedaran tentang jenama, teknologi blockchain mula diperkenalkan untuk memastikan ketelusan dan keselamatan dalam transaksi, pemain kini boleh membeli tiket dan menyemak keputusan dengan lebih mudah.

Trypama Randra - detikNews
Selasa, 03 Nov 2026 07:58 WIB
Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi berbicara terkait pembalut yang tengah ramai disorot terkena PPN 11%. Arifah menegaskan pembalut bukanlah barang mewah.

"Ruang publik saat ini ramai membahas isu pembalut perempuan. Di tengah pro dan kontra, satu hal yang harus kita tegaskan, pembalut bukanlah barang mewah," kata Arifah melalui akun resmi Kementerian PPPA, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, pembalut merupakan kebutuhan utama biologis perempuan saat menstruasi yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, ia menyebut setiap perempuan berhak mendapatkan akses kebutuhan menstruasi yang aman dan layak.

Ia menyebut pemenuhan kebutuhan menstruasi perlu menjadi perhatian, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun situasi darurat. Dalam situasi bencana, bahkan pembalut menjadi salah satu perlengkapan yang harus disiapkan dalam dignity kit.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak pernah berhenti melakukan advokasi pada pihak-pihak yang memberikan bantuan bencana bahwa perempuan tetap mengalami menstruasi bulanan meskipun berada dalam kondisi darurat," kata Arifah.

Ia menilai perlunya membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan menstruasi yang aman, layak, dan tanpa stigma maupun rasa malu. Oleh karena itu, Menteri PPPA mengajak semua pihak peduli terhadap kesehatan perempuan.

"Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan perempuan. Memenuhi kebutuhan dasar perempuan juga merupakan bagian dari mewujudkan kehidupan yang lebih setara dan bermartabat," katanya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut turut mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan perempuan. Oleh karena itu, Arifah menilai pentingnya memberi dukungan harga yang terjangkau terhadap kelompok rentan.

"Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah," sambungnya.

Sorotan Komnas Perempuan soal Pajak Pembalut

Sebelumnya, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi atau tampon tax belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi perempuan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Menurutnya, produk menstruasi bukan kebutuhan mewah, melainkan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi secara rutin. Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut perlu ditinjau dengan mempertimbangkan prinsip keadilan gender.

"Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya," ujar Dahlia dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Jumat (30/10/2026).

Dia menilai negara seharusnya memastikan perempuan dapat mengakses kebutuhan kesehatan reproduksi dengan layak dan terjangkau. Terlebih, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari.

Dahlia juga menyoroti persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni kondisi ketika perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu menghapus kemiskinan.

Kebutuhan produk menstruasi juga tidak hanya berkaitan dengan penggunaan pembalut selama menstruasi. Produk sejenis dibutuhkan perempuan dalam kondisi reproduksi lain, seperti setelah melahirkan, mengalami perdarahan, maupun keguguran.

Pajak Pembalut 11%

Beberapa hari belakangan jagat media sosial ramai dibahas terkait pembalut wanita dikenakan pajak. Banyak netizen mempertanyakan alasan kebijakan tersebut karena jenis barang itu merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan perempuan dalam menghadapi masa menstruasi mereka.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan selama ini pembalut yang diperdagangkan di Indonesia memang merupakan barang kena pajak (BKP). Pembeliannya dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Inge dilansir detikFinance.

Untuk barang non-mewah, tarif PPN adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, beban PPN efektifnya tetap setara dengan 11%.

Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (3/11/2026). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"(vrs/vrs)



Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini