.webp)
Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini merembet ke parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR lintas fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Usulan itu bahkan sudah diserahkan kepada pimpinan DPR.
Bergulirnya usulan tersebut menambah panjang polemik ijazah Gibran. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi.
Di tengah perkembangan itu, muncul pula desakan agar Gibran mundur atau dimundurkan. Sementara itu, Istana menyatakan menghormati hak konstitusional anggota DPR. Gibran sendiri menegaskan tidak ingin polemik tersebut berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut rangkaian perkembangan polemik ijazah Gibran:
50 Anggota DPR Teken Hak Nyatakan Pendapat
Sedikitnya 50 anggota DPR telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Para pengusul berasal dari berbagai fraksi di parlemen.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11).
Mardani merupakan salah satu anggota DPR yang ikut menandatangani usulan tersebut. Dia memastikan surat pengajuan hak menyatakan pendapat sudah diserahkan kepada pimpinan DPR.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.
Mardani mengatakan anggota DPR yang menandatangani usulan itu berasal dari mayoritas fraksi.
"Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," imbuh dia.
Puan Maharani Terima Usulan HMP
Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat terkait Gibran. Puan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut setelah pembukaan masa sidang.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11).
Puan meminta semua pihak menunggu proses yang berjalan di DPR. Dia menegaskan setiap tahapan harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.
"Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada," ucap dia.
Puan juga menyebut pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari seluruh fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ketua DPP PDIP itu mengatakan berbagai masukan telah diterima, termasuk selama masa reses.
"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," jelas dia.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," lanjut dia.
Puan meminta semua pihak bersabar karena DPR baru memasuki masa sidang. Dia mengatakan pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan masukan yang telah dihimpun sebelum masa sidang dibuka.
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," ujarnya.
Anggota PKS Bentangkan Tulisan 'Gibran Mundur atau Dimundurkan'
Polemik ijazah Gibran juga diwarnai aksi anggota DPR Fraksi PKS Yanuar Arif. Seusai rapat paripurna, anggota Komisi XIII DPR itu membentangkan tulisan yang berisi pesan agar Gibran mundur atau dimundurkan.
Dari foto yang diterima, tulisan tersebut terbentang pada selembar kertas bertuliskan 'MAS GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN'.
Yanuar mengatakan tulisan itu dibawanya karena rapat paripurna DPR tidak menyediakan sesi interupsi bagi anggota Dewan. Karena itu, dia memilih menyampaikan aspirasi melalui tulisan.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar usai paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yanuar menyebut pesan yang disampaikannya singkat dan padat. Dia juga mengakui telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
"Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," ujarnya.
Yanuar mengungkapkan ada 12 anggota Fraksi PKS yang telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut. Namun, dia belum bersedia merinci nama anggota lainnya.
"Saya yang ke-12, paling bawah," sebutnya.
Istana Hormati Hak Menyatakan Pendapat DPR
Istana Kepresidenan turut merespons bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat terkait Gibran. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati mekanisme konstitusional yang menjadi kewenangan DPR.
Prasetyo menyebut penggunaan hak tersebut merupakan bagian dari proses politik di lembaga legislatif yang harus dihormati.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo menegaskan Istana menghormati penggunaan hak anggota DPR untuk menyampaikan pendapat terkait polemik tersebut.
"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati," tambahnya.
Gibran Tak Ingin Polemik Berkepanjangan
Di tengah menguatnya polemik di parlemen, Gibran akhirnya buka suara. Dia mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan yang tengah dihadapinya.
Gibran juga menegaskan tidak ingin polemik tersebut berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran sebelumnya juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut Prabowo telah memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang tengah terjadi.
Gibran mengatakan Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.
Salah satu masukan Prabowo, kata Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum. Gibran menyatakan akan melawan di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya dari jenjang SD hingga S-1.
Selain itu, dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA-nya tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.
(dpw/dpw)
