Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan disabilitas, Pemerintah Kabupaten Kuningan membuat inovasi berupa KUSAPPA DILANN (Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Apip Ropi'i memaparkan KUSAPPA DILANN merupakan inovasi digital yang bertujuan untuk memberikan penguatan perlindungan pada perempuan, anak, dan disabilitas.

"Melalui KUSAPPA DILANN, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, tepat, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap korban, termasuk penyandang disabilitas," tutur Apip dalam Rapat Bedah Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Kamis (12/11/2026).

KUSAPPA DILANN mengedepankan tiga prinsip utama, yakni aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas. Aksesibilitas diwujudkan melalui penyediaan saluran pengaduan yang mudah dijangkau, termasuk bagi korban penyandang disabilitas. Inklusivitas memastikan setiap korban memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhannya, sedangkan responsivitas mendorong penanganan serta penjangkauan secara cepat dan tepat sasaran.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan, UPTD PPA menyediakan dua jalur pengaduan. Pertama, layanan secara langsung atau tatap muka di Kantor UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Kedua, pengaduan digital melalui akses berbasis web serta WhatsApp UPTD PPA di nomor 0821-1689-0831.

Setiap laporan yang diterima diproses melalui lima tahapan, yaitu penyampaian pengaduan, identifikasi dan asesmen awal oleh petugas, penentuan kebutuhan layanan, tindak lanjut dan rujukan, serta pendampingan dan pemantauan. Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan setiap korban memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Selain penanganan kasus secara langsung, perhatian juga diarahkan pada pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan, difasilitasi, atau diperluas melalui teknologi digital.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra memaparkan pentingnya peningkatan literasi digital serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan etika berinteraksi di ruang siber.

Menurutnya, sejumlah bentuk KBGO yang perlu diwaspadai antara lain pelecehan seksual dan intimidasi secara daring, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, penguntitan digital (cyberstalking), penyebaran data pribadi tanpa izin (doxing), pemerasan seksual secara daring (sextortion), hingga manipulasi foto dan video menggunakan kecerdasan buatan atau deepfake.

Bedah kasus dan penguatan layanan inovasi KUSAPPA DILANN di DPPKBP3A Kuningan. (Foto: Fahmi Labibinajib/detikJabar)

Untuk mencegahnya, masyarakat diimbau menjaga keamanan akun media sosial dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, seperti kata sandi email, NIK, nama ibu kandung, alamat rumah, lokasi terkini, rekam medis, maupun data lain yang bersifat rahasia.

"Etika bermedia digital juga perlu diperkuat dengan menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan foto maupun informasi pribadi tanpa persetujuan, serta membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah meneruskan konten yang berpotensi merugikan, melecehkan, atau mempermalukan orang lain," tutur Nana.

Ia mengingatkan, apabila kekerasan digital terjadi, korban harus mendapatkan ruang aman untuk melapor tanpa stigma dan tanpa disalahkan (victim blaming). Identitas serta data pribadi korban wajib dijaga kerahasiaannya. Bukti digital, seperti tangkapan layar, tautan, dan rekaman percakapan, juga perlu diamankan untuk mendukung proses penanganan maupun proses hukum apabila diperlukan.

Pendampingan terhadap korban KBGO harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dukungan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan dari ancaman dan intimidasi lanjutan. Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai kewenangan dan kebutuhan korban.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mengimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, agar tidak malu atau menutupi kejadian kekerasan. Menurutnya, setiap kasus harus dilaporkan secara terbuka dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan korban berikutnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi dan masukan, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kasus kekerasan dibiarkan karena dapat menimbulkan korban lainnya," pungkas Tuti.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi KUSAPPA DILANN, serta edukasi pencegahan KBGO, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi perempuan dan anak. Perlindungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen terkait.