Lotto Jackpot Prize This Colorado Reach New Mexico Powerball Dates Site

Liputan6.com, Jakarta - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Persidangan berlangsung sekitar 10 jam sebelum majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie.

Berdasarkan rekaman video yang diterima, Ahrie tampak tertunduk selama persidangan. Ia terlihat memegang sejumlah lembar kertas sambil mendengarkan jalannya sidang.

Dalam rekaman tersebut, Ahrie duduk di bagian tengah, tepat di hadapan lima anggota majelis hakim. Awak media tidak dapat menyaksikan langsung jalannya persidangan karena sidang digelar secara tertutup.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko selaku ketua komisi dan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua.

Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan, penegakan Kode Etik Profesi Polri mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.

Ia juga menyatakan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri. Setiap personel, kata dia, wajib menjalankan tugas sesuai prosedur dan kode etik profesi yang berlaku.

"Hal ini sejalan dengan semangat 'Bersih ke Dalam', bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ungkapnya.

Johnny juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan," kata Johnny.

Dalam perkara tersebut, Ahrie ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lain.

Dugaan pelanggaran etik yang diperiksa terhadap Ahrie berkaitan dengan tindakannya saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dia diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.

Selain itu, AS juga disangkakan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b terkait etika kelembagaan.

Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan permohonan banding. Pengajuan banding tersebut nantinya akan diperiksa melalui mekanisme yang ada oleh Komisi pada tingkat banding.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny.