Machine Learning Than Keep November Ramalan Bintang Horoskop Cells Like

Liputan6.com, Jakarta -Gibran Rakabuming Raka menegaskan keputusan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan disebabkan polemik dokumen pendidikan atau ijazah yang belakangan menjadi sorotan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Gibran melalui sebuah siaran video yang ditayangkan pada Kamis (12/11/2026).

Dalam pernyataannya, Gibran menyebut keputusan mundur merupakan pilihan pribadi yang telah dipertimbangkan secara matang.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran dalam video tersebut.

Gibran juga memastikan seluruh dokumen pendidikannya telah lengkap dan diserahkan kepada pengadilan.

"Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap, dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi," ujarnya.

Dia berharap polemik serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang. Menurut Gibran, demokrasi di Indonesia perlu ditata lebih baik. Begitu pula administrasi pemerintahan yang harus mampu memberikan kepastian.

"Karena demokrasi perlu ditata lebih baik, administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian," kata dia.

Dalam pernyataan yang sama, Gibran turut menyinggung pentingnya mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan Indonesia.

Menurutnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin saat ini, tetapi juga bagaimana generasi berikutnya dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan.

"Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari," tutur Gibran.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan pihaknya telah menerima surat tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Muzani menjelaskan, Gibran datang untuk menyampaikan maksud pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR, yang maksudnya menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Muzani juga menyebut surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

MPR selanjutnya akan membahas tahapan ketatanegaraan terkait pengunduran diri tersebut. Pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas agenda sidang paripurna dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru guna mengisi kekosongan jabatan.

Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden muncul setelah polemik dokumen pendidikannya kembali menjadi sorotan.

Persoalan tersebut menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.

Sebelumnya, pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi juga mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut bergulir menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Dengan penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR, proses selanjutnya kini memasuki tahapan ketatanegaraan untuk menentukan pengisian jabatan Wakil Presiden.