.webp)
Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat (government shutdown) membuat pembayaran gaji dan tunjangan tentara AS jadi tersendat. Akibatnya komando militer tertinggi Negeri Paman Sam, Pentagon, harus menggunakan dana sumbangan yang tidak diketahui asalnya untuk melunasi gaji angkatan bersenjatanya.
Untuk diketahui, sebelumnya Pentagon telah menerima dana sumbangan sebesar US$ 130 juta atau Rp 2,15 triliun (kurs Rp 16.600/dolar AS) dari sumber anonim yang mengaku sebagai 'sekutu' Presiden Donald Trump.
"Sumbangan itu diberikan dengan syarat digunakan untuk menutupi biaya gaji dan tunjangan anggota Angkatan Bersenjata," ujar juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, dalam sebuah pernyataan kepada CNN, dikutip Sabtu (25/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pentagon mengatakan uang tersebut diterima secara sah berdasarkan "otoritas penerimaan hadiah umum" departemen. Walau hal ini turut menjadi pertentangan bagi Partai Demokrat.
Sebab otoritas penerimaan hadiah Pentagon hanya hanya mengizinkan dana sumbangan untuk beberapa tujuan tertentu seperti mendanai sekolah militer, rumah sakit, pemakaman, atau untuk membantu pasukan dan/atau keluarga mereka yang terluka atau gugur dalam menjalankan tugas.
Meski begitu, sumbangan triliunan rupiah ini kemungkinan tidak akan memberi dampak berarti terhadap pembayaran gaji anggota militer AS saat ini. Sebab angkatan bersenjata Negeri Paman Sam itu ditaksir memiliki sekitar 1,3 juta prajurit aktif.
Artinya dari sumbangan ini masing-masing prajurit hanya mendapatkan sekitar US$ 100 atau setara Rp 1.660.000. Belum lagi pembayaran gaji tentara dari sumbangan ini merupakan langkah yang sangat tak lazim mengingat selama ini angkatan bersenjata AS hanya bergantung pada dana APBN yang dialokasikan oleh Kongres.
Kondisi ini juga menimbulkan tanda tanya terkait identitas dan motivasi pemberi sumbangan hingga legalitas dana yang diberikan kepada pemerintah. Menimbulkan asumsi penggunaan dana sumbangan untuk membayar gaji anggota militer telah melanggar Undang-Undang Antidefisiensi.
"Undang-Undang Antidefisiensi secara eksplisit menyatakan bahwa sumbangan swasta tidak dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran," kata Bill Hoagland, mantan asisten anggaran Senat Partai Republik yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden senior di Pusat Kebijakan Bipartisan.
"Saya pikir mereka bisa menerimanya, tetapi mereka tidak bisa menggunakannya untuk tujuan itu karena hukumnya sangat jelas," tegas Hoagland lagi kepada CNN.
(igo/eds)
