.webp)
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan penjelasan terkait kabar petugas pajak yang mendatangi sejumlah warung tegal (warteg). Ia menduga kejadian tersebut dipicu oleh adanya kekeliruan administrasi.
Maman menilai tidak masuk akal apabila petugas pajak harus mendatangi seluruh warung kecil yang tersebar di Indonesia. Pasalnya, jumlah usaha mikro semacam itu mencapai jutaan dan tersebar di berbagai daerah.
"Itu ada kok, kok tiba-tiba warteg didatangi petugas pajak gitu ya? Misalnya ya ada warung-warung kecil. Ada jutaan warung-warung kecil di tanah air kita. Apakah jutaan warung-warung itu didatangi petugas pajak? Enggak kan," ujar Maman saat konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (4/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menduga persoalan tersebut lebih berkaitan dengan kesalahan dalam proses administrasi. Maman juga menegaskan bahwa warteg dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tidak termasuk usaha yang dikenakan pajak penghasilan.
"Saya ingin sampaikan itu mungkin lebih kepada miss, kesalahan administrasi. Jadi tapi secara aturan clear," imbuh Maman.
Menurut Maman, ketentuan pembebasan pajak tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp 500 juta dalam setahun atau rata-rata sekitar Rp 40 juta per bulan. Kebijakan ini diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ia mencontohkan sejumlah profesi dan usaha kecil, seperti tukang pijat, tukang cukur rambut, hingga pemilik warteg, yang umumnya memiliki penghasilan di bawah batas tersebut sehingga tidak dikenakan pajak.
"Tukang pijet masuk nggak segitu angkanya? Lewat nggak dari Rp 500 juta pendapatannya setahun? Nggak. Pangkas rambut? Kira-kira dapet? Nggak. Warteg? Masuk nggak? Nggak. Jadi maksud saya jangan juga kita salah tafsirkan," jelasnya.
