Mengelakkan Kesalahan Umum Besar Kenali Panduan Perbandingan Nak99 Memuaskan Anda Mungkin

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat setelah namanya terseret dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. KSPSI menyebut keputusan tersebut diambil agar persoalan yang melibatkan tokoh publik tidak berdampak pada organisasi.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, keputusan pencopotan diambil melalui rapat pimpinan. Namun, KSPSI belum akan menunjuk pengganti Listyo karena organisasi itu akan lebih dahulu menggelar kongres pada 1 Februari mendatang.

“Beliau diberhentikan dari Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Karena hubungan kami dengan beliau adalah hubungan dalam rangka perjuangan kepentingan kaum pekerja. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar dugaan kami, maka kami bersepakat untuk mengakhiri posisi beliau sebagai dewan penasihat,” kata Andi Gani dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Andi mengakui, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi KSPSI dalam menjalin hubungan dengan tokoh publik. Dia mengisyaratkan organisasi akan lebih berhati-hati dalam membangun hubungan dengan figur di luar organisasi.

“Menjadi pelajaran buat kami, nanti ke depan jangan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh publik. Bingung juga nanti kita kalau ada masalah, terbawa-bawa organisasi,” ujarnya.

Di tengah polemik tersebut, Andi juga menolak gerakan buruh dikaitkan dengan dugaan makar. Dia menegaskan, aktivitas kelompok buruh di luar Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bukan menjadi tanggung jawab koalisi.

“Tentu tidak menjadi tanggung jawab Koalisi Besar, karena saya yakin teman-teman yang bergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sudah sangat dewasa,” tegasnya.

Menurut Andi, selama ini KSPSI memperjuangkan kepentingan pekerja melalui diskusi, audiensi, lobi dengan DPR, hingga aksi untuk mengawal komitmen pemerintah dan parlemen. Karena itu, dia menyayangkan gerakan buruh dikaitkan dengan persoalan makar.

“Tentulah kami semua bersedih sekali sebagai gerakan buruh secara umum, kok dikait-kaitkan dengan soal urusan makar? Ini kan menjadi sangat-sangat luar biasa sekali,” katanya.

Andi mengaku terkejut ketika muncul informasi mengenai rencana aksi buruh pada 20 Oktober yang dikaitkan dengan dugaan makar. Dia mengatakan, sejumlah pimpinan koalisi saat itu justru sedang berada di Jombang.

“Kami sedang di Jombang, tiba-tiba seorang ahli, profesor menyampaikan 20 ada rencana, lalu tiba-tiba Gibran hadir, kaget. Padahal sebagian besar di sini pada saat pilpres yang lalu secara sangat jelas tidak berada di pihak mereka. Jadi itu hal yang sangat-sangat mengagetkan buat kami semua,” ungkapnya.

Dia kembali menegaskan bahwa gerakan buruh di luar koalisi memiliki tanggung jawab masing-masing. Karena itu, Andi meminta aktivitas kelompok lain tidak dikaitkan dengan organisasi yang dipimpinnya.

“Kalaupun ada gerakan buruh lain, ya itu urusan masing-masing pihak. Tidak ada urusan dengan Koalisi Besar,” tandasnya.

Terkait pengganti Listyo, Andi memastikan belum ada pembahasan di internal KSPSI. Organisasi tersebut akan memprioritaskan pelaksanaan kongres sebelum menentukan sosok yang akan mengisi jabatan Ketua Dewan Penasihat.

“Kami belum membahas sama sekali soal pengganti beliau atau siapa yang menjadi calon. Belum ada sama sekali,” ujarnya.