Mengetahui Syarat Mendaftar Jenis Free 100cuci Free Tinggi Pengesahan Penggunaan

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan pemerintah melarang eksporsumber daya alam (SDA) melalui negara perantara seperti Singapura berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara hingga Rp 3 triliun per tahun. Kebijakan ini dinilai dapat mengembalikan nilai tambah perdagangankomoditas ke Indonesia, memperluas basis pajak, sekaligus memperkuat devisa domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dapat memberikan manfaat ekonomi apabila pemerintah mampu memastikan transaksi komoditas berlangsung lebih transparan dan tercatat di dalam negeri.

“Menurut saya, arah kebijakan ini dapat dipahami karena ada persoalan nyata dalam pencatatan nilai perdagangan komoditas Indonesia,” kata Yusuf saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (4/11/2026).

Menurut Yusuf, selama ini sebagian keuntungan perdagangan batu bara dan LNG berpotensi dinikmati perusahaan dagang yang berbasis di pusat perdagangan regional, termasuk Singapura. Praktik tersebut membuat sebagian margin perdagangan dan basis pajak tidak tercatat di Indonesia meskipun komoditas berasal dari dalam negeri.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berpeluang memperbesar bagian keuntungan perdagangan yang masuk ke perekonomian nasional. Dampaknya tidak hanya berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga memperkuat pencatatan nilai ekspor Indonesia.

Yusuf memperkirakan perdagangan batu bara dengan volume sekitar 55 juta ton dan harga rata-rata US$ 75 per ton memiliki nilai transaksi hampir US$ 4 miliar atau sekitar Rp 75 triliun. Dari nilai tersebut, potensi tambahan transaksi yang tercatat di Indonesia mencapai Rp 1 triliun hingga Rp 7 triliun per tahun.

"Tambahan penerimaan negara dari pajak dan royalti kemungkinan sekitar Rp 0,5 triliun hingga Rp 3 triliun. Ini tetap berarti, tetapi tidak sampai puluhan triliun rupiah," ujar dia.

Dia menilai manfaat kebijakan akan semakin besar apabila pemerintah memperkuat pengawasan harga jual komoditas, transaksi dengan perusahaan terafiliasi, dan praktik transfer pricing. Pemerintah juga perlu memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan domestik sehingga aktivitas perdagangan memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Yusuf menambahkan, pemerintah perlu membandingkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan untuk mengidentifikasi nilai perdagangan yang selama ini tercatat melalui negara perantara.

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan kebijakan tetap mempertimbangkan efisiensi perdagangan internasional. Perusahaan dagang regional masih memiliki peran dalam pembiayaan, pengelolaan risiko harga, konsolidasi muatan, dan akses pasar.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan larangan tersebut benar-benar meningkatkan penerimaan dan nilai tambah domestik tanpa menambah biaya transaksi yang dapat mengurangi daya saing eksportir Indonesia.