.webp)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespon terkait dua lembaga SAFEnet dan Remotivi untuk membuka data terkait dugaan pembatasan atau penurunan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.
Komdigi mengaku siap mencocokkan temuan kedua lembaga tersebut dengan catatan penanganan konten yang dimiliki pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pihaknya terbuka terhadap laporan pemantauan yang dilakukan lembaga masyarakat sipil. Disampaikannya, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Komdigi dalam menjalankan moderasi konten di ruang digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," ujar Mediodecci di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dia mengatakan Komdigi siap memeriksa dan mencocokkan data yang dimiliki SAFEnet dan Remotivi dengan rekam jejak penanganan konten di sistem pemerintah.
Dengan begitu, dapat diketahui apakah konten-konten yang dilaporkan kedua lembaga tersebut memang tercatat pernah dimintakan penurunan oleh Komdigi.
"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," katanya.
Mediodecci menjelaskan, catatan penanganan konten di Komdigi dapat ditelusuri kembali karena proses permintaan penurunan konten juga melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital.
Dia juga menyoroti angka 74% yang muncul dalam laporan pemantauan terkait penurunan konten kritik. Menurutnya, angka tersebut perlu dibaca berdasarkan konteks dan cakupan data yang digunakan.
Menurut Mediodecci angka 74% itu merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola oleh kedua lembaga. Namun, Komdigi mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan tersebut.
"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelasnya.
Mediodecci menegaskan Komdigi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam proses moderasi konten. Jika ditemukan kekeliruan, pemerintah menyatakan siap melakukan evaluasi dan perbaikan.
Lebih lanjut kata Mediodecci, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan atau notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan.
"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tuturnya.
