Mengoptimalkan Proses Pembayaran Tradisional Terhadap Pembayaran Dalam Talian Nikmati Lain

Liputan6.com, Brussels - Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran diri pada Senin (2/11/2026) setelah perundingan mengenai anggaran pemerintah federal untuk 2027 yang berlangsung selama berbulan-bulan kembali menemui jalan buntu.

Raja Philippe belum memutuskan apakah akan menerima pengunduran diri tersebut.

Menurut laporan Reuters, De Wever mengajukan pengunduran diri setelah pemerintah koalisi yang terdiri dari lima partai gagal mencapai kesepakatan mengenai pemangkasan belanja negara dan kenaikan pajak. Kedua langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mengatasi persoalan keuangan Belgia yang dibebani utang besar.

De Wever, politikus konservatif yang mengusung nasionalisme Flandria, mulai menjabat pada Februari 2025 dengan tekad memperbaiki kondisi keuangan negara. Namun, upayanya terhambat perbedaan pandangan di antara partai-partai pendukung pemerintahannya.

Partai nasionalis Flandria N-VA yang dipimpin De Wever bersama partai liberal MR mendorong pemangkasan pengeluaran pemerintah, termasuk di sektor kesehatan. Sementara itu, mitra koalisi mereka dari kelompok sosialis dan tengah menginginkan kenaikan pajak bagi kelompok masyarakat kaya untuk menambah penerimaan negara.

Menurut AFP, pemerintah Belgia menargetkan penghematan dan tambahan penerimaan sebesar sekitar 10 miliar euro hingga 2029 untuk mengurangi defisit anggaran.

Perundingan terbaru kembali gagal mencapai kesepakatan, hanya beberapa jam sebelum De Wever mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe.

Istana Kerajaan Belgia mengonfirmasi bahwa De Wever telah mengajukan pengunduran diri menyusul kegagalan perundingan anggaran di dalam pemerintahannya. Namun, Raja Philippe, yang memiliki peran dalam pembentukan pemerintahan nasional, masih menunda keputusan untuk menerima atau menolak pengunduran diri tersebut.

"Raja menyayangkan tidak tercapainya kesepakatan mengenai anggaran yang kredibel dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang saat ini dihadapi negara," demikian pernyataan istana seperti dikutip Associated Press (AP).

Menurut AFP, pihak istana juga memperingatkan bahwa Belgia tidak mampu menghadapi krisis politik yang berkepanjangan di tengah ketidakpastian geopolitik dan tantangan ekonomi yang berat.

Raja Philippe pun menyerukan agar seluruh pihak mengutamakan kepentingan bersama dan bersedia berkompromi untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut.

Raja Philippe dijadwalkan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin partai koalisi pada Selasa (3/11), sebelum kembali menerima De Wever di istana pada Jumat (6/11).

Sementara itu, De Wever masih menghadapi tantangan untuk mencapai kesepakatan mengenai anggaran negara 2027 sebelum batas waktu 31 Desember 2026.

Reuters melaporkan bahwa apabila kesepakatan anggaran tidak tercapai, Belgia berpotensi menggunakan aturan anggaran sementara pada tahun depan. Melalui mekanisme tersebut, pengeluaran bulanan pemerintah dibatasi maksimal seperdua belas dari anggaran tahun sebelumnya.

Jika Raja Philippe akhirnya menerima pengunduran diri De Wever, Belgia juga berpotensi menghadapi pembentukan koalisi pemerintahan baru atau penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain, persoalan anggaran tersebut semakin mendesak karena Belgia termasuk salah satu negara dengan tingkat utang tertinggi di antara 27 anggota Uni Eropa, bersama Prancis dan Italia. Utang negara itu terus meningkat selama bertahun-tahun, sementara pandemi COVID-19 dan krisis energi semakin memperburuk kondisinya.

Menurut Reuters, Komisi Eropa memperkirakan utang pemerintah Belgia akan mencapai 110,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026. Sementara itu, defisit anggarannya diproyeksikan mencapai 5,2 persen dari PDB.

Besarnya utang tersebut juga menambah beban pembayaran bunga yang harus ditanggung pemerintah, terutama ketika Belgia berupaya meningkatkan anggaran pertahanannya.

Reuters melaporkan bahwa De Wever sebelumnya telah memperingatkan risiko membengkaknya beban bunga utang apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah penghematan. Kondisi tersebut bahkan dapat memaksa negara mengambil pinjaman baru hanya untuk membayar bunga dari utang yang sudah ada.

Krisis pemerintahan ini juga terjadi di tengah meningkatnya aksi protes mahasiswa dan seringnya pemogokan pekerja di Belgia.

Laporan AFP menyebutkan, serikat pekerja telah berbulan-bulan menggelar aksi menentang kebijakan penghematan pemerintah. Gelombang protes tersebut telah membawa puluhan ribu orang turun ke jalan, termasuk melalui sejumlah aksi nasional yang dipimpin serikat pekerja.