.webp)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat dicecar Roy Suryo soal jumlah anak lurah di lokasi kuliah kerja nyata (KKN). Jokowi menjawab dirinya datang untuk melaksanakan KKN, bukan mengurus anak lurah.
Momen tersebut terjadi saat Jokowi menjadi saksi dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Mulanya, Roy bertanya apakah Jokowi masih mengingat nama lurah di lokasi KKN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Jokowi masih ingat nama lurah yang Bapak tinggali?" tanya Roy.
"Pak Lurah Jentu," jawab Jokowi.
Roy kemudian menanyakan jumlah anak lurah tersebut. Namun, Jokowi mengatakan dirinya tidak mengurus anak lurah saat menjalani KKN.
"Pak Lurah Jentu punya berapa anak, Bapak? Pasti ingat," ujar Roy.
"Saya KKN, tidak ngurus anaknya lurah," jawab Jokowi.
"Baik. Jadi nggak apa-apa. Padahal kalau tinggal di sana 3 bulan, pasti ketemu. Ingat nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ingat urusan anak," timpal Roy.
Dalam persidangan ini, Roy juga sempat menyinggung surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi.
Roy bertanya apakah Jokowi telah mendengar putusan terkait suket Gibran di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Nah, kemudian saya memang mengatakan di iNews tadi di menit ke-33, saya mengatakan ada tragedi besar, yaitu ketika saya mengatakan ini bukannya bapaknya, tapi anaknya. Pak Joko Widodo, apakah Bapak mendengar hari-hari ini sudah ada putusan MK bahkan MA tentang kasus ini? Tolong, ini penting. Karena itu yang saya katakan, Yang Mulia," tanya Roy Suryo di sidang.
Hakim kemudian memotong pertanyaan Roy. Ketua majelis hakim Christina Endarwati meminta Roy mengajukan pertanyaan yang relevan dengan perkara tersebut.
"Sebentar. Jadi tolong pertanyaan relevan sih dengan perkara ini," ujar ketua majelis hakim Christina Endarwati.
Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Jaksa menyebut Roy Suryo menyebarkan informasi tidak benar mengenai ijazah Jokowi.
Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
