.webp)
Komposisi tenaga kerja di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat, dinilai sudah adil oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji. Hal ini mempertimbangkan jumlah karyawan di sana yang 80% di antaranya berasal dari Jawa Barat, dan 30% merupakan warga Subang.
Menurut Sarmuji penyerapan tenaga kerja lokal masih perlu ditingkatkan. Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat setempat agar sesuai dengan kebutuhan industri.
"Jadi menurut kami ini sudah cukup fair, cukup adil. Memang agar masyarakat lokal terutama Subangnya juga semakin tinggi, pelatihan yang dipersyaratkan itu harus juga tinggi, skill-nya harus juga dilatih sedemikian rupa, sehingga cocok terhadap kebutuhan dari BYD," ujarnya saat meninjau fasilitas manufaktur BYD di Subang, dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah telah melakukan langkah mitigasi untuk menyelesaikan persoalan yang sempat terjadi di lingkungan perusahaan tersebut. Penanganan dilakukan melalui koordinasi yang dipimpin Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE).
Sarmuji berharap persoalan tersebut telah terselesaikan secara permanen. Ia juga telah memeriksa data penyerapan tenaga kerja untuk melihat proporsi pekerja lokal yang telah direkrut perusahaan.
"Saat ini rasanya sudah selesai, mudah-mudahan selesai secara permanen. Tapi kalau saya cek tadi, saya periksa data-data yang ada, masyarakat lokal yang terserap 30 persen yang Subang saja, lalu se-Jawa Barat 80 persen," terang Sarmuji.
Ia mengungkapkan, jumlah karyawan BYD saat ini mencapai sekitar 6.000 orang. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah seiring dengan peningkatan kapasitas produksi, dengan kebutuhan tenaga kerja yang dapat mencapai hingga 20.000 orang.
PR buat Pabrik BYD
Sarmuji juga mendorong produsen otomotif, BYD untuk meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), memperbesar realisasi investasi, serta mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
"Yang pertama komitmen investasi, yang kedua komitmen untuk penggunaan barang dalam negeri dalam hal ini menggandeng perusahaan-perusahaan khususnya menengah untuk mensuplai komponen-komponen pabrik BYD. Yang ketiga adalah komitmen untuk peningkatan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal," tutur Sarmuji.
Sarmuji menambahkan peningkatan TKDN akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama melalui keterlibatan perusahaan dan pemasok lokal dalam rantai pasok industri kendaraan listrik. Menurutnya, BYD siap untuk meningkatkan komposisi TKDN hingga 60% di tahun 2027.
Lebih lanjut, pemerintah mendorong peningkatan realisasi investasi BYD, termasuk rencana pembangunan fasilitas produksi baterai. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membangun industri dan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri.
(ily/hns)
