Oren33 365 365freecreditewallet Grand We Are Oren33 Sportsbook Bonuses Software

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mencatat progres fisik pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Sumatra baru mencapai 7,2%. Kementerian PKP menargetkan pembangunan rumah bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat rampung pada 31 Desember 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H Siagian mengatakan, pemerintah menyiapkan pembangunan huntap di tiga provinsi dengan total 7.952 unit. Rinciannya, Aceh mendapat alokasi 6.220 unit, Sumatra Utara 919 unit, dan Sumatra Barat 813 unit.

“Progres rata-rata sekarang ada di 7,2% fisiknya dan realisasi anggaran adalah penarikan uang muka 15,17%,” ujar Teddy di Kantor Kementerian PKP, Senin (2/11/2026).

Teddy mengatakan, pembangunan berlangsung secara simultan di 55 lahan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Pekerjaan tersebut mencakup pembersihan lahan, pengembangan kawasan, fabrikasi panel rumah, pembuatan kusen pintu dan jendela, serta persiapan atap.

Kementerian PKP menargetkan penyerapan anggaran pembangunan huntap mencapai 67,01% pada 1 Desember 2026. Saat ini, kementerian masih mempercepat proses pencairan uang muka untuk sejumlah paket pekerjaan.

“Target untuk Aceh 6.220 unit, Sumatra Utara 919, dan Sumatra Barat 813. Paling banyak di Aceh, sehingga kita membutuhkan progres sekitar 1,7% per hari untuk fisiknya,” kata Teddy.

Selain pembangunan reguler dan huntap pascabencana, Kementerian PKP juga mencatat pembangunan rumah khusus melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dari total 2.603 unit rumah yang menjadi sasaran program tersebut, sebanyak 1.294 unit telah selesai dibangun dan 1.246 unit telah diserahterimakan kepada penerima manfaat.

Teddy mengatakan, pihak donatur menargetkan seluruh pembangunan rumah melalui program CSR tersebut selesai pada akhir 2026. Sejumlah rumah yang baru rampung juga sedang memasuki proses serah terima kepada masyarakat.

Sebelumnya, pembangunan 7.952 unit hunian tetap (Huntap) setelah bencana di tiga provinsi antara lain Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam proses pengerjaan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian, mengutip Antara, Senin, (26/10/2026).

"Kalau dari sisi Huntap sebanyak 7.952 unit sedang dikerjakan sekarang. Tadi juga kita sudah rapat progres dengan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) setelah bencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semua sudah dikerjakan," tutur Teddy.

​Teddy menuturkan, untuk pengerjaan Huntap di Sumatera Utara dan Sumatera Bencana tidak mengalami kendala, tetapi pembangunan menghadapi tantangan cuaca di Aceh yakni intensitas hujan serta mulai adanya luapan air sungai.

"Kalau lokasi kita semua aman. Lokasi kita semua aman karena lokasi kita sudah dikaji oleh Badan Geologi. Yang memang menjadi problem itu akses-nya. Akses-nya itu yang menjadi problem. Jadi memang yang bisa ditangani sendiri oleh teman-teman di Balai Satuan Kerja (Satker) terkait dengan misalnya jalan longsor atau ada jembatan yang bermasalah, kalau bisa ditangani, langsung ditangani. Tapi kalau memang kerusakan-nya cukup besar, kami selalu koordinasi dengan posko satgas," ujar dia.

Dia menuturkan, di posko satgas sudah ada penanggung jawab untuk masing-masing kabupaten/kota yang terdampak bencana, dan juga bersama-sama dengan pemerintah daerah.

"Kita juga selalu minta bantuan juga untuk terkait dengan akses itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hingga akhir September 2026, sebanyak 45 dari total 50 paket pekerjaan pembangunan Huntap dan PSU telah ditetapkan pemenang tendernya untuk mendukung pembangunan 7.952 unit hunian tetap. Seluruh pekerjaan ditargetkan berjalan cepat, tepat mutu, tepat biaya, transparan, dan selesai pada 31 Desember 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kualitas bangunan, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan, mulai dari proses pengadaan hingga penyelesaian pekerjaan.

Menurut dia, percepatan pembangunan Huntap tidak boleh mengabaikan ketentuan pengadaan barang dan jasa, standar teknis, serta kualitas bangunan. Pemerintah ingin memastikan setiap rumah yang dibangun benar-benar layak, aman, berkualitas, dan dapat segera ditempati oleh masyarakat yang membutuhkan.