Panduan Lengkap Menghadapi Faktor Tentang Menjaga Keselamatan Akaun Dibekukan Memerlukan Mengubah

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai kehadiran dana cadangan pengelolaan pesangon menjadi salah satu solusi perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawan setelah bekerja khususnya kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kehadiran dana cadangan pesangon ini seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pekerja akan terlindungi untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Pengantian Hak) ketika mengalami PHK dan berhak mendapatkan kompensasi PHK,” ujar Timboel dalam keterangan resmi, Minggu, (15/11/2026).

Timboel menuturkan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, kerap kali sulit dieksekusi karena ketidakmauan pengusaha membayar kompensasi PHK, walaupun ada sanksi pidana bila pengusaha tidak mau membayar kompensasi PHK. Ia menilaj, dengan ada DCP dapat membantu pekerja yang kena PHK dengan kondisi perusahaan pailit hingga ditinggal kabur oleh pemilik.

"Kehadiran DCP juga akan membantu pekerja yang PHK karena alasan pailit, dan pengusaha kabur ke luar negeri menghindari pembayaran kompensasi PHK. Kasus karyawan Sritex yang hingga saat ini tidak juga mendapatkan kepastian atas hak kompensasi PHK, tidak terjadi bila DCP sudah ada. Demikian juga karyawan yang ditinggal kabur oleh pengusaha di salah satu kawasan industri, hanya ditinggalkan aset yang disewa, sehingga karyawan tidak mendapatkan kompensasi PHK, juga bisa dihindari bila DCP sudah ada sejak lama,” ujar dia.

Bagi pengusaha, Timboel menuturkan, kehadiran DCP akan menghindari pengusaha dari delik pidana, akan menghindari kesulitan cash flow ketika diwajibkan bayar kompensasi PHK sehingga tidak mengganggu proses produksi. Pengusaha juga bisa merencanakan labor cost dengan lebih baik lagi dalam satu tahun.

"Secara umum, kehadiran DCP akan berdampak pada perbaikan iklim hubungan industrial ke depan. Dan ini akan menjadi pendukung peningkatan investasi di kemudian hari,” kata Timboel.

Untuk mengoperasionalkan DCP ini, UU 27 tahun 2026 mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya akan mengatur lembaga pengelola DCP ini. Dalam UU 27 tahun 2026, pengelolaan DCP dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah.

Berdasarkan pemberitaan media, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pengelolaan DCP dilakukan oleh Danantara. Namun, Timboel menilai, pengelolaan DCP lebih baik diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Menurut saya, pengelolaan DCP sebaiknya diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena BPJS Ketenagakerjaan selama ini sudah memiliki pengalaman mengelola dana pekerja di lima program jaminan sosial ketenagakerjaan. Singkronisasi data kepesertaan DCP akan lebih mudah, dan pengelolaan dana dengan sembilan prinsip SJSN akan memastikan pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel, serta posisi dana sebagai dana amanat yang dijamin oleh APBN bila mengalami kegagalan bayar klaim,” kata dia.

Ia menuturkan, instrumen investasi pengelolaan dana cukup aman. Ada kepastian imbal hasil dana pengelolaan minimal sama dengan suku bunga deposito Bank Pemerintah. Laporan pengelolaan dana dipublikasi setiap tahun minimal di dua media massa cetak, sehingga bisa dinilai dengan mudah oleh publik. Kalangan pekerja dan pengusaha sudah mengenal BPJS Ketenagakerjaan dan mudah mengakses klaimnya.

“Pengelolaan DCP oleh Danantara akan berpotensi membuat banyak masalah. Selama ini saja Danantara yang mengelola dana rakyat pun tidak transparan, tidak ada laporan keuangan yang bisa diakses oleh publik,” ujar dia.

Ia mengatakan, CEO Danantara tidak dipilih melalui proses seleksi publik, seperti yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga publik tidak tahu kinerja CEO Danantara saat ini.

“Demikian juga, berapa hasil investasi yang akan dikembalikan kepada pengusaha sebagai pengiur DCP, apakah bisa dipastikan minimal sama dengan suku bunga deposito Bank Pemerintah? Saya tidak yakin untuk itu, dan kemungkinan di bawah suku bunga deposito Bank Pemerintah. Ini akan merugikan pengusaha dan pekerja,” ujar dia.

“Apakah DCP dikelola di instrumen investasi yang aman, dan apakah kegagalan investasi DCP akan dijamin oleh APBN? Saya tidak yakin pengelolaan DCP di Danantara akan lebih baik dari pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan,” ia menambahkan.

Untuk memastikan DCP benar-benar bisa memberikan kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan, Timboel mendorong pengelolaan DCP dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukan oleh Danantara.

"Dan saya juga berharap seluruh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dan Pengusaha menolak pengelolaan DCP oleh Danantara,” ujar dia.

Timboel juga menegaskan, Pemerintah harus memastikan pengelolaan DCP oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang akan dituangkan di PP nanti.