.webp)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% pada kuartal III 2026 menunjukkan bahwa mesin ekonomi nasional masih bekerja di tengah tekanan global. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi Indonesia yang sesungguhnya.
Ketidakpastian regulasi, kegaduhan politik, lemahnya koordinasi kebijakan, serta belum meratanya daya beli masyarakat dinilai menjadi penghambat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.
Senior Economist Prasasti Piter Abdullah menilai Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas ekonomi yang besar. Bahkan, dengan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, perekonomian masih mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada fundamental ekonomi, melainkan pada kemampuan pemerintah mengorkestrasi seluruh potensi yang tersedia.
"Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit," ujarnya dalam diskusi Ngopi Bareng Prasasti yang diselenggarakan Prasasti Center for Policy Studies, dikutip Senin (9/11/2026).
Piter menilai bahwa meskipun konsumsi rumah tangga masih tumbuh, pemulihan daya beli belum dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah masih menghadapi tekanan, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam perbaikan kualitas konsumsi dan kesejahteraan mereka.
Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjadi kemakmuran yang dirasakan secara merata. Padahal, pemerataan pertumbuhan adalah cita cita bersama yang terus diupayakan dari waktu ke waktu.
Pandangan tersebut perlu dibaca bersama data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada kuartal III 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan, meningkat dibandingkan kuartal II sebesar 5,29%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sedangkan konsumsi atau belanja pemerintah mencapai 8,95%.
Di sisi lain, investasi juga tumbuh 6,06%. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi tetap terjaga, dengan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama.
Tantangan ke depan adalah memperkuat sumber pertumbuhan lainnya, terutama investasi swasta dan ekspor, agar momentum pertumbuhan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Untuk itu, Piter mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa menutup pintu terhadap modal asing. Investasi asing, terutama yang dibenamkan di sektor riil dan bersifat jangka panjang, sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
"Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah," katanya.
Di sinilah persoalan kepastian kebijakan menjadi penting. Investor tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan potensi keuntungan, tetapi juga kepastian hukum, konsistensi peraturan, serta kemampuan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.
Piter menilai potensi pasar Indonesia masih sangat besar. Bahkan, daya beli masyarakat Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan sejumlah negara tetangga. Namun, keunggulan tersebut tidak otomatis menjadi investasi apabila dunia usaha justru menghadapi ketidakpastian dan persoalan kepercayaan.
Dia juga menyoroti pentingnya menerjemahkan semangat ekonomi patriotik ke dalam kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas industri nasional, sekaligus tetap terbuka terhadap investasi asing yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Research Director Prasasti, Adhi Nugroho menambahkan bahwa ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan dapat membuat investor, terutama dari sektor swasta, berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
Dalam kondisi tersebut, sebagian investasi berpotensi dialihkan ke negara lain yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif dan kepastian yang lebih baik.
Menurut Adhi, persoalan geopolitik memang menjadi tantangan global. Namun, Indonesia juga harus berani mengevaluasi persoalan internal yang justru dapat memperburuk iklim investasi. Dia mencontohkan Vietnam yang dinilai mampu memberikan kemudahan dan kepastian kepada investor.
"Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif," ujarnya.
Vietnam berhasil memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi, antara lain melalui kemudahan berusaha, konsistensi kebijakan, dan integrasi dengan rantai pasok global. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif.
Perkembangan pasar modal kedua negara juga menunjukkan dinamika yang berbeda. FTSE Russell telah menaikkan klasifikasi Vietnam dari Frontier Market menjadi Secondary Emerging Market, efektif September 2026.
Sebaliknya, MSCI pada Oktober 2026 membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan keputusan final yang dijadwalkan pada Juni 2027. Perkembangan ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat transparansi, tata kelola, dan kredibilitas pasar modal Indonesia.
Adhi juga menyoroti praktik ekonomi rente dan pemberian akses terhadap kegiatan ekonomi yang tidak selalu didasarkan pada kompetensi dan produktivitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan persaingan usaha yang sehat, di mana kesempatan berusaha terbuka bagi seluruh pelaku usaha berdasarkan kemampuan dan kontribusinya terhadap perekonomian.
Dia menegaskan bahwa kepastian regulasi, persaingan yang sehat, dan kesempatan berusaha yang setara merupakan prasyarat agar investasi dapat berkembang dan menghasilkan produktivitas serta lapangan kerja yang lebih baik.
(acd/acd)
