Penyedia Slot Dalam Bonus Data Memahami Kriteria Mempertaruhkan Kerap

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tak ada gunanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menguji keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebab, kata dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tak ada bukti Gibran memiliki ijazah setingkat SMA, sudah final dan mengikat. Gibran pun tak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di PTUN sebab objek sengketanya sama dengan yang diputus MK maupun Mahkamah Agung (MA).

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan PK di PTUN karena berada di pihak tergugat intervensi. Yusril menyebut PK dapat diajukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Namun, Yusril menilai Kemendikdasmen terlihat akan memilih mengeksekusi putusan MA soal pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Sehingga, dia menyebut tak ada celah hukum yang dapat dilakukan Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

"Enggak ada, enggak ada (celah). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," jelas Yusril.

Menurut dia, pembuktian keaslian ijazah dapat dilakukan di luar pengadilan melalui pendekatan personal. Namun, penyeteraan ijazah harus diputus di pengadilan karena masalah hukum.

"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," ujar dia.

Yusril mengaku sudah memberikan penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan MA dan MK. Dia menyebut Prabowo memahami bagaimana proses hukum.

"Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah, gitu kan," ucap Yusril.

Sebelumnya, Gibran menyatakan niat mengundurkan diri. Keinginan itu disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo selama 2,5 jam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, dalam pertemuan itu Prabowo juga memberikan saran kepada Gibran. Namun, dia tak membeberkan saran-saran tersebut.

"Di dalam diskusi, bapak presiden pun juga memberikan saran-saran," kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).

Kepada Prabowo, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pilpres 2024.

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ucap Prasetyo.

Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur. Menurutnya, Prabowo sama sekali tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan (Gibran mundur dari wakil presiden) tersebut," tegasnya.