Perbandingan Kinggroup88 Dengan Menarik Bonus Mendaftar Di Memberikan Pastikan Tentang

Liputan6.com, Jakarta -Polri terus mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangan penyidikan, muncul sosok berinisial TK yang disebut diperintahkan untuk melakukan pengawasan (surveillance).

Identitas TK kini menjadi teka-teki. Polri belum mengungkap secara gamblang siapa sosok TK.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir hanya membocorkan, TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan, TK kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.

Keterlibatan sosok TK dalam kasus penyadapan Prabowo sebelumnya diungkapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat itu, Suyudi menyebut tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen Pol. TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Dalam kasus penyadapan Prabowo, empat jenderal polisi sudah ditetapkan tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Ahrie Sonta (AS), dan Irjen Eko Hadi (EH).

Dari keempatnya, hanya Slamet Uliandi yang menjalani tahanan rumah. Sementara empat jenderal lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring, Ahrie Sonta. Dia juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," tutur Suyudi.

Kedua, SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri. Dia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Plt. Kepala Bagian Monitoring kepada Jenderal LSP. Laporan tersebut berupa laporan harian dan laporan analisis.

Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari Jenderal LSP.

EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Keempat, AS yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan melakukan pengawasan (surveillance).

"Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," imbuhnya.