Permainan Kad Yang Menarik Harus Malam Kencan Memberikan Pengambilan Ikonik

Liputan6.com, Jakarta - Lonjakan harga kebutuhan pokok seperti bahan pangan, energi, dan transportasi terus menjadi sumber tekanan ekonomi di berbagai negara. Dalam merespons krisis biaya hidup ini, banyak pemerintah terjebak menggunakan kebijakan subsidi dan pemotongan pajak. Padahal, langkah tersebut justru membengkakkan anggaran negara tanpa mampu mengendalikan konsumsi.

Dalam laporan terbarunya, World Economic Outlook, Dana Moneter Internasional (IMF) menganalisis secara mendalam anatomi krisis biaya hidup. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga barang esensial tidak menimpa masyarakat secara merata.

Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena porsi pendapatan mereka sebagian besar habis untuk kebutuhan pokok.

Data menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah mengalami tingkat inflasi riil yang jauh lebih tinggi ketimbang kelompok kaya saat krisis terjadi. Di negara-negara berkembang berpendapatan rendah (low-income developing countries), belanja kebutuhan pokok bahkan menyerap hingga 80% dari total pengeluaran 20% kelompok masyarakat termiskin.

Selama periode 2021–2024, selisih inflasi kumulatif antara kelompok termiskin dan kelompok terkaya mencapai 4,5 persentase poin di negara-negara berkembang. Jika menghitung inflasi spesifik yang dialami warga miskin, jumlah populasi yang terseret ke bawah garis kemiskinan ekstrem melonjak drastis, mencapai 23 juta jiwa lebih tinggi dibanding perhitungan inflasi umum (IHK).

"Krisis biaya hidup memberikan beban yang sangat tidak seimbang bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan penekanan harga secara umum sering kali tidak efisien karena sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Minggu (25/10/2026).

Studi simulasi IMF mengungkapkan bahwa bantuan sosial (bansos) atau transfer tunai yang terarah (targeted transfers) merupakan instrumen paling efektif untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus menjaga kesehatan anggaran negara. Untuk memberikan tingkat perlindungan yang sama, mekanisme subsidi harga umum membutuhkan anggaran 3 hingga 22 kali lipat lebih besar dibanding bansos terarah.

Subsidi harga yang bersifat umum tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga merusak sinyal harga pasar yang sebenarnya diperlukan untuk mendorong efisiensi konsumsi. Jika dilakukan serentak oleh banyak negara, subsidi umum bahkan berisiko mendorong harga komoditas global makin melambung.

"Dukungan fiskal harus bersifat sementara, menyasar ketat kelompok rentan, dan dirancang tanpa mengganggu mekanisme pasar. Intervensi harga secara luas harus dihindari karena berisiko memicu ketergantungan politik serta memperberat beban utang negara di masa depan," tegas IMF.

Sebab itu, IMF merekomendasikan agar pemerintah di seluruh dunia mulai berinvestasi pada infrastruktur perlindungan sosial yang tangguh, seperti basis data terpadu dan sistem pembayaran digital. Langkah ini penting agar bantuan darurat dapat disalurkan secara cepat dan akurat saat krisis melanda, tanpa harus merusak tatanan pasar maupun stabilitas keuangan negara.