Play Eaglercraft Online Knowledge Win Zeus For Together Hardcore Injury

Liputan6.com, Jakarta - Tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Irjen Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah.

Keputusan tersebut diambil dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

SU diketahui ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Enam hari kemudian, penyidik melakukan pemeriksaan sekaligus menetapkan penahanan rumah terhadapnya.

“Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” kata Suyudi.

Meski demikian, Suyudi tidak merinci kondisi kesehatan yang menjadi dasar pemberian penahanan rumah kepada SU.

Dalam perkara ini, SU diduga memiliki peran dalam rantai perintah penyadapan yang berasal dari Jenderal LSP.

SU menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026. Ia juga diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.

Menurut Suyudi, SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus menjadi penghubung penyampaian hasil sadapan kepada LSP.

“Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ungkap Suyudi.

Penyidik menduga perintah penyadapan berasal dari LSP, kemudian diteruskan melalui SU kepada EH dan AS yang bertugas di bagian monitoring.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” jelasnya.

Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Nomor telepon sasaran selanjutnya diduga dimasukkan ke sistem monitoring tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

Hasil penyadapan kemudian dilaporkan secara berjenjang hingga kepada LSP yang diduga menjadi penerima akhir. Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka.

“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS,” kata Suyudi.

Berbeda dengan SU yang menjalani penahanan rumah, tiga tersangka lainnya menjalani penahanan oleh penyidik. Masa penahanan LSP tercatat hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026.

Untuk mendalami perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Polisi juga menyita sejumlah perangkat elektronik, termasuk telepon genggam dan komputer, serta dokumen dan catatan data penyadapan.