.webp)
Kementerian Kesehatan RI buka-bukaan soal babak baru kasus bocah 7 tahun meninggal diduga korban malpraktik, mengalami mati batang otak pasca operasi amandel.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) RI Azhar Jaya menyebut dokter yang terlibat dalam proses penanganan pasien di Bekasi tersebut tidak memiliki surat izin praktek (SIP).
"Kalau malpraktik saya bisa bilang yang kita temukan adalah bahwa fasyankes sama RS-nya itu dokternya tidak punya izin praktek ya, itu yang sebenarnya kita sesalkan, tapi yang lain itu perlu kita lakukan pembinaan," beber Azhar saat ditemui detikcom di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga sudah memberikan catatan berdasarkan hasil audit bersama sejumlah pihak. Salah satunya terkait seberapa cepat penanganan yang dilakukan, meski pihak RS diakui Azhar sudah menjalani prosedur sebagaimana mestinya atau sesuai SOP.
"Dan memang RS dalam tanda kutip sudah melakukan langkah-langkah untuk penyelamatan, namun demikian kemudian langkah-langkahnya perlu ada yang kita perbaiki," beber Azhar.
"Ya mungkin waktu penanganannya harus lebih cepat, tapi kan kita lihat secara SOP mereka sudah melakukan SOP, cuman ya itu tadi mungkin pada saat mereka melakukan itu, perawatnya, dalam tanda kutip butuh pelatihan lebih dan sebagainya," sambung dia.
Penilaian Kemenkes RI dipastikan Azhar hanya berkutat pada pemberlakuan SOP. Setiap RS memang tidak bisa menjamin kesembuhan, tetapi mengupayakan keselamatan pasien sesuai prosedur wajib dilakukan.
"Jadi kalau yang dijanjikan oleh RS adalah proses penyembuhan, hasilnya kita nggak pernah tahu, yang penting kita lihat saja, operasi kemudian meninggal bisa, operasi kemudian sembuh bisa, yang kita nilai di sini adalah SOPnya, sudah dilalui apa belum, jadi patokannya bukan pasien sembuh atau meninggal," pungkasnya.
Kasus semacam ini disinggung Azhar menjadi evaluasi dan pembelajaran bersama, tidak hanya bagi RS tetapi seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, baik swasta juga pemerintah.
Pihak RS Kartika Husada Jatiasih belum memberikan komentar mengenai hasil investigasi bersama pihak Dinkes, juga organisasi profesi.
