Str 2026 Fasa Masuk Apply Semak Syarat Kelayakan Diproses Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku tidak pernah memiliki telepon seluler atau handphone (HP) untuk berkomunikasi. Alasannya, dia khawatir menjadi sasaran penyadapan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengakuan tersebut kembali relevan di tengah terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus ini, tiga orang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi. Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Cerita Megawati mengenai penyadapan itu pernah disampaikan saat membuka sekolah calon anggota legislatif tingkat DPR di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

"Saya manusia di Indonesia yang paling sering disadap. Ngapain capek-capek bawa hape," kata Mega.

Ketua Umum PDIP itu mengaku heran mengapa ponselnya kerap disadap. Dia bahkan berkelakar bahwa dirinya mirip dengan James Bond, tokoh fiksi yang dikenal sebagai agen 007.

"Keren toh. Kayak James Bond aja. Enggak percaya? Tanya sana dah, sama yang tukang-tukang sadap," ujar Megawati.

Sambil berkelakar, Megawati mengatakan kerap meminjam handphone pembantunya untuk menghubungi seseorang. Cara itu dilakukan agar percakapannya tidak mudah diketahui pihak lain.

"Ini buat apa? Dia jawab 'ini buat gratis jam segini, yang ini gratis jam segini,' ya sudah kalau saya butuh telepon saya tanya ini jam berapa, mana hape mu saya mau telepon. Tidak mungkin juga disadap walau sekarang sudah canggih penyadapan," ujar Megawati.

Megawati juga mengaku pernah menghubungi langsung pihak yang diduga menyadap ponselnya ketika mulai merasa jengkel. Namun, pihak tersebut kerap tidak memberikan jawaban saat ditelepon.

"Kalau saya sudah mulai jengkel, saya ambil telepon, 'halo, halo, sudah mulai sadapnya?'. Masa sama ibu saja kalah, kalau sudah didengar tuh saya justru kasihan," kata Megawati.

Sindir Johan Budi saat Masih Bertugas di KPKDi hadapan politikus PDIP, Megawati juga sempat menyebut nama Johan Budi, mantan juru bicara kepresidenan. Dengan santai, dia mengatakan kantor tempat Johan Budi pernah bertugas termasuk salah satu pihak yang menyadap dirinya.

"Kalau saya gini saja ngomong sudah disadap yang di sana. Tapi biarin aja, deh," ujar Megawati.

"Itu, tempatnya Pak Johan Budi itu juga ikut nyadap," ujar Megawati menambahkan, disambut gelak tawa peserta yang hadir.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan awal mula terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo. Menurut dia, seorang petugas yang mengetahui peristiwa tersebut membuat laporan polisi.

"Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," ungkap Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Selain Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga diduga menjadi sasaran penyadapan.

Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep.

Penghapusan file tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak. Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 saksi dan tiga saksi ahli telah diperiksa. Polisi juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.

Berdasarkan hasil penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu Saudara SU," ucap Asep.

Asep menegaskan, pemantauan dan penyadapan oleh kepolisian harus mengikuti aturan yang berlaku serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penyadapan harus dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana.