.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan belanja negara Rp 945,2 triliun sepanjang November-Desember. Seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi belanja, khususnya untuk program-program prioritas.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyatakan percepatan belanja untuk program prioritas penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan percepatan belanja harus tetap mengedepankan efisiensi.
"Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun dengan tetap dengan menjaga efisiensi. Bukan berarti Rp 945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja," ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, realisasi belanja negara hingga saat ini telah mencapai Rp 2.997,2 triliun atau sekitar 78% dari total pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 1.239 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp1.104,5 triliun hingga Oktober 2026. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 653,6 triliun atau 94,3% dari target awal Rp 693 triliun.
Suahasil mengatakan, Kemenkeu telah menambah alokasi anggaran TKD dari target awal Rp 693 triliun menjadi Rp 726,2 triliun. "Dengan tambahan ini maka keseluruhannya transfer ke daerah transfer ke daerah pagunya adalah Rp 726,2 triliun," pungkasnya.
(ahi/ara)
