Tips Berguna Melabur Simpanan Semasa Membuat Deposit Masa Artikel Operasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyoroti mekanisme pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari posisi tersebut pada Kamis, 12 November 2026.

Said mengatakan, sesuai Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Wakil presiden pengganti dipilih dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan mekanisme tersebut, Said memperkirakan Indonesia akan memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027.

"Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau," kata Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Menurut dia, proses pemilihan wakil presiden kali ini berada dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki keleluasaan untuk mengusulkan calon dari berbagai latar belakang.

Said menyebut, setidaknya ada tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Prabowo. Pertama, memilih sosok dari internal koalisi pemerintahan, baik kader Partai Gerindra maupun tokoh yang berada di lingkaran pemerintahan.

Kedua, mengambil figur dari luar koalisi pemerintahan. Opsi ini, menurut Said, dapat dipertimbangkan untuk membangun persatuan serta memperkuat dukungan politik di DPR maupun di luar parlemen.

"Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR," ujarnya.

Ketiga, Presiden dapat memilih figur nonpartai dari kalangan profesional, teknokrat, ulama, hingga budayawan. Setiap pilihan, kata Said, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Kriteria Wapres Ideal

Dari ketiga opsi tersebut, Said menyampaikan sejumlah kriteria yang menurutnya dapat dipertimbangkan dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran.

Dia menilai, sosok yang dipilih idealnya berasal dari kelompok politik besar di parlemen, tetapi memiliki ikatan kuat dengan Presiden Prabowo. Calon tersebut juga harus mampu memahami karakter kepemimpinan presiden dan menempatkan diri sesuai posisinya sebagai wakil presiden.

"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," jelas Said.

Dia menambahkan, calon wakil presiden tersebut juga tidak boleh menjadi pesaing atau menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan nasional.

Menurut Said, pasangan presiden dan wakil presiden harus dapat bekerja sama serta memiliki peluang untuk kembali berpasangan dalam Pemilu 2029. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," tuturnya.

Said menilai, pembagian peran tersebut dapat membuat pemerintahan lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, serta memperkuat kepemimpinan nasional dalam pembangunan.

Meski demikian, dia menegaskan keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," pungkasnya.