.webp)
Ratusan mahasiswa yang tergabung dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Banyuwangi menggelar demo di Simpang Lima. Demo itu bertajuk Aksi Indonesia Sadar.
Aksi massa yang melibatkan aliansi dari berbagai kampus ini diwarnai dengan aksi teatrikal berupa pengibaran kain kuning di Patung Perjuangan yang terletak di tengah Tugu Simpang Lima Banyuwangi bertuliskan Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan.
Massa mahasiswa ini datang dari berbagai aliansi empat BEM. Antara lain BEM Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi), BEM Untag Banyuwangi, Fikkia Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Banyuwangi (Uniba).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Revalina Ardiansyah, selaku korlap aksi menyebut mereka membawa 10 poin tuntutan yang terdiri dari 7 isu nasional dan 3 isu lokal. Isu utama yang mereka suarakan soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penolakan terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai.
"Isu utama yang kita bawa adalah Karhutla, serta mendesak agar alokasi anggaran APBN jangan digunakan untuk jor-joran program populis yang tidak menyentuh akar masalah rakyat," ujar Revalina, Selasa (10/11/2026).
Selain isu lingkungan dan anggaran, massa juga menyuarakan penolakan tegas terhadap kebijakan fiskal yang dinilai memberatkan kaum perempuan, yakni rencana atau pemberlakuan PPN pembalut wanita sebesar 11 persen.
Sementara itu, Koordinator Lapangan BEM Untag Banyuwangi, Rofiuddin Rohmatulloh, menambahkan bahwa kebebasan berpendapat dan penegakan hukum yang berkeadilan harga mati bagi mahasiswa. Ia meminta agar penegak hukum tidak menggunakan instrumen hukum untuk membungkam suara kritis masyarakat.
"Tegakan HAM, biarkan kami bersuara. Stop menggunakan hukum untuk kepentingan sepihak, adili pelanggaran HAM, dan hentikan militerisasi di ranah sipil," tegas Rofiuddin.
Secara rinci, 7 isu nasional yang disuarakan dalam "Aksi Indonesia Sadar" meliputi: Penanganan serius terhadap kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Desakan agar alokasi APBN tidak dihamburkan untuk program-program populis.
Kemudian, Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan kebebasan bersuara. Tuntutan penurunan biaya pendidikan, penyediaan akses layanan dasar yang nyata, serta pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Penghentian penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Desakan untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu dan menghentikan militerisasi di ranah sipil.
Penolakan kenaikan PPN pembalut wanita sebesar 11 persen. Selain menyoroti panggung nasional, aliansi BEM lintas kampus di Banyuwangi ini juga membawa tiga tuntutan strategis yang berkaitan langsung dengan kondisi daerah setempat.
Aulia, perwakilan mahasiswa dari Untag Banyuwangi, mengungkapkan bahwa persoalan lokal di Banyuwangi memerlukan tindakan nyata dan cepat dari para pemangku kebijakan di daerah. Untuk itu mereka menuntut pergantian antarwaktu anggota DPRD yang terjerat narkoba.
"Menuntut pemecatan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Banyuwangi yang diduga terlibat dalam kasus narkoba. Mendesak pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembenahan infrastruktur jalan rusak yang tersebar di wilayah Banyuwangi. Menuntut penyelesaian tuntas atas berbagai kasus konflik agraria yang masih mangkrak di Banyuwangi," tandas Aulia.
