Touch N Go Seamless Portal Contact Alan Ni Chief Make Through

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis prospek ekonomi Indonesia pada 2027 tetap positif di tengah ketidakpastian global. Pemerintah pun membidik pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada tahun depan, didukung penguatan investasi dan kerja sama perdagangan internasional.

“Jika ditanya mengenai prospek ekonomi Indonesia pada 2027, jawaban saya hanya satu, yaitu the outlook is good,” ungkap Airlangga di acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika geopolitik, perubahan harga energi, serta tekanan terhadap perdagangan dan investasi dunia.

Pada triwulan III 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen. Inflasi juga terkendali sebesar 3,23 persen.

Dari sisi investasi, realisasinya telah mencapai Rp 1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target tahunan. Sementara itu, cadangan devisa tercatat US$ 146,8 miliar atau setara 5,3 bulan impor. Neraca perdagangan juga masih mencatat surplus US$ 3,36 miliar.

Aktivitas industri manufaktur turut menunjukkan ekspansi. Hal ini tercermin dari indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berada di level 54,0.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan, mulai dari penguatan aturan devisa hasil ekspor hingga tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

Salah satu kebijakan yang diperkuat pemerintah adalah pengaturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen hasil ekspornya selama minimal tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut juga membuka kesempatan bagi bank non-BUMN untuk menjadi tempat penempatan DHE SDA. Pemerintah telah menunjuk 11 bank non-BUMN, antara lain Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP.

Pemerintah juga mengusulkan perluasan cakupan perusahaan yang memenuhi persyaratan, termasuk pengakuan kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Selain itu, pemerintah menyiapkan pembentukan DSI sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor tiga komoditas sumber daya alam, yakni batu bara, minyak nabati, dan ferroalloy.

Melalui Portal DSI atau NADI yang terintegrasi dengan CEISA dan SINSW, dokumen ekspor akan ditinjau dan diverifikasi sebelum disetujui. Pemerintah menargetkan portal tersebut beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027.

Selain kebijakan dalam negeri, pemerintah juga mendorong perluasan akses pasar melalui kerja sama ekonomi internasional.

Dalam KTT ASEAN, Indonesia dijadwalkan terlibat dalam penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Perjanjian tersebut disebut menjadi kerangka kerja sama ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia.

Indonesia juga akan menghadiri APEC Economic Leaders' Meeting di Shenzhen, China. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mendorong integrasi ekonomi, memperkuat rantai pasok, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Sementara itu, pada 21 November 2026, Indonesia dijadwalkan menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Brussels. Kesepakatan ini diharapkan membuka peluang perdagangan dengan tarif nol untuk berbagai produk serta meningkatkan investasi strategis antara Indonesia dan Uni Eropa.

Menutup sambutannya, Airlangga mengajak para duta besar, perwakilan negara sahabat, dan Kadin memperkuat kemitraan ekonomi serta meningkatkan investasi di Indonesia.

“Pintu kami terbuka untuk investasi dan kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan. Investasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap para mitra dapat tumbuh bersama Indonesia, dengan aspirasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun depan dan selanjutnya menuju 7%,” pungkas Menko Airlangga.