Transaksi Duplikat Pembayaran Langkah Pengguna Sering Umum Menyimpan Termasuk

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, SU (Slamet Uliandi), EH (Eko Hadi), dan AS (Ahrie Sonta).

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran tersangka. Suyudi menyebut, penyidik menduga Listyo Sigit Prabowo bukan hanya memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menentukan target hingga menerima hasil akhirnya.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” kata Suyudi dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Perintah itu diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Suyudi menjelaskan, Listyo Sigit Prabowo diduga menentukan nomor telepon yang menjadi target penyadapan. Dia juga sebagai penerima hasil akhir atau end-user dari kegiatan tersebut.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Pada Oktober 2026, tersangka AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. Dia juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX.

Dalam penyidikan, polisi menemukan dugaan penggunaan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Melalui jalur tersebut, penyadapan diduga dapat dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Suyudi menyebut jalur atensi menggunakan perangkat teknis yang sama dengan penyadapan resmi. Kondisi itu diduga memungkinkan kegiatan penyadapan tanpa prosedur tersamarkan.

“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” jelasnya.

Dalam praktiknya, nomor telepon yang menjadi target diduga dimasukkan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU) ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana.

Petugas kemudian menggunakan sistem PenlinkX atau PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman penyadapan sebelum menuangkannya dalam bentuk transkripsi.

Hasil penyadapan tersebut dilaporkan secara berjenjang hingga kepada Listyo Sigit Prabowo.

“Keempat, pelaporan hasil penyadapan. Secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP,” ungkap Suyudi.

Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, EH, dan AS sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Beberapa hari setelahnya, SU menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

“Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP serta pemeriksaan terhadap 4 saksi dari pihak provider dan vendor,” paparnya.

Penyidik kemudian menggeledah kediaman Listyo Sigit Prabowo pada 5 November 2026. Masa penahanan LSP tercatat sampai 23 November 2026.

Suyudi juga mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan mencakup berbagai kalangan.

Selain Presiden dan lingkar Istana, terdapat anggota DPR, tokoh politik, pejabat pemerintah, KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, hingga mahasiswa.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan beberapa pasal, termasuk Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Suyudi menegaskan, penanganan perkara tetap mengedepankan pembuktian hukum dan asas praduga tak bersalah.

“Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegasnya.