Vivo Gaming Memahami Peluang Dunia Vivo Gaming Pemain Dalam

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pada prinsipnya barang konsumsi termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Pengecualian hanya berlaku bagi jenis barang tertentu yang mendapatkan fasilitas pembebasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai pengenaan PPN terhadap pembalut perempuan perlu dikritisi. Menurutnya, pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar biologis perempuan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, pemerintah dinilai perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber penerimaan negara tanpa membebani masyarakat melalui pajak atas kebutuhan esensial.

Artikel mengenai pembalut kena PPN ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Rabu (4/11/2026):

1. Pembalut Kena PPN, YLKI Sebut Berpotensi Menambah Pengeluaran Rutin

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menanggapi mengenai pembalut perempuan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai, pengenaan PPN terhadap pembalut perempuan patut dikritisi karena pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

YLKI menilai pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam menggali sumber penerimaan negara, bukan justru membebani kebutuhan esensial masyarakat.

Simak berita selengkapnya di sini

Penerapan pajak digital yang berlaku mulai 9 November 2026 ramai diperbincangkan di media sosial seiring ada anggapan pajak digital itu juga diterapkan dalam transfer perbankan.

Pajak digital menjadi perhatian media sosial setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menuturkan, pemerintah akan melaksanakan pajak digital mulai 9 November 2026. Ia menuturkan, pemungutan pajak digital ini diperluas dengan melibatkan bank pemerintah dan swasta, financial technology (fintech), serta e-commerce.

“Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim.

Simak berita selengkapnya di sini

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menggunakan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu. Usulan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Kami mengeluarkan usulan, yaitu kenaikan upah minimum rata-rata atau agregat secara nasional, inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Kami berpendapat menggunakan aturan yang lama, yaitu PP No. 49 Tahun 2025,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai mekanisme penetapan upah minimum tahun depan.

Simak berita selengkapnya di sini