Watch Star Trek Series 1994 No One Expected Today Get Begins

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap terlihat hangat dalam sejumlah kesempatan. Keduanya beberapa kali memperlihatkan interaksi akrab, mulai dari saling bercanda di hadapan pejabat negara hingga melakukan pertemuan empat mata di kediaman pribadi Prabowo.

Namun, di balik berbagai momen tersebut, nama Listyo kini justru terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Bareskrim Polri menetapkan Listyo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Pengungkapan perkara ini pun menjadi sorotan karena salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Lantas, seperti apa momen-momen kedekatan Prabowo dan Listyo sebelum kasus dugaan penyadapan ini mencuat?

Salah satu momen menarik terjadi saat Prabowo menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025. Ketika menyapa para pejabat yang hadir, Prabowo sempat menyinggung kesamaan nama belakangnya dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Prabowo kemudian melontarkan candaan yang mengundang tawa para tamu undangan.

“Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto, Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat enggak diganti-ganti ini Kapolri dan Panglima,” canda Prabowo.

Momen tersebut memperlihatkan suasana santai di antara ketiganya dalam acara kenegaraan.

Kedekatan Prabowo dan Listyo juga terlihat ketika Presiden memanggil Kapolri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 24 April 2026.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut membahas sejumlah persoalan, terutama keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan sejumlah agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

"Dalam pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis," kata Teddy.

Listyo juga melaporkan perkembangan program strategis Polri, termasuk penguatan transformasi digital layanan publik serta peningkatan profesionalisme anggota kepolisian.

Dalam foto yang diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo dan Listyo terlihat duduk berhadapan dan berbincang secara langsung.

Goda Listyo dan Jaksa Agung

Momen keakraban lainnya terjadi ketika Prabowo menghadiri acara akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan KUR Perumahan Rakyat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.

Saat menyapa para pejabat yang hadir, Prabowo sempat menggoda Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Listyo Sigit yang duduk bersebelahan.

"Jaksa Agung, Kapolri. Selalu berdekatan," ujar Prabowo.

Mendengar candaan tersebut, Listyo dan ST Burhanuddin langsung berdiri dan memberikan hormat secara bersamaan.

Prabowo kemudian kembali melontarkan candaan kepada keduanya di tengah sambutannya.

"Jaksa Agung, Kapolri duduk baik," guyon Prabowo.

Momen tersebut memperlihatkan suasana cair di antara Presiden dan para pejabat penegak hukum yang hadir.

Interaksi keduanya kembali menjadi perhatian ketika Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo Sigit di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Penganugerahan tersebut dilakukan setelah Listyo diberhentikan dari jabatan Kapolri berdasarkan keputusan yang berlaku.

Pemberian tanda kehormatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 85 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.

Listyo dinilai telah memberikan jasa luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang lain yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

Bertemu Prabowo sebagai KSP

Meski tidak lagi menjabat Kapolri, Listyo kembali bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Kali ini, Listyo hadir dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan arahan agar Listyo terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah menjelang dua tahun masa pemerintahan.

“Presiden Prabowo memberikan arahan terkait pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional serta penanganan berbagai isu strategis,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet dalam unggahan akun Instagram resminya.

Terseret Dugaan Penyadapan Presiden

Rangkaian momen tersebut kini mendapat sorotan baru setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Penyadapan tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Bahkan, pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Perkara tersebut dilaporkan seorang petugas yang mengetahui dugaan penyalahgunaan sistem pada 30 Oktober 2026.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Menurut Asep, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan Presiden Prabowo telah mengetahui dugaan penyadapan terhadap nomor teleponnya.

Informasi tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada Presiden.

"Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau," kata Yusril dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (3/11/2026).

Yusril menilai perkara tersebut merupakan persoalan serius bagi negara, terlebih karena salah satu pihak yang menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah Presiden.

"Itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara. Apalagi yang disadap Bapak Presiden, tentu Kapolri akan melapor kepada Presiden untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Yusril juga menyatakan keyakinannya bahwa Polri akan menangani perkara tersebut secara objektif meskipun para tersangka merupakan jenderal yang pernah mengabdi di institusi kepolisian.

Kasus ini pun menjadi sorotan karena menyeret nama mantan Kapolri yang sebelumnya beberapa kali terlihat mendampingi dan berinteraksi hangat dengan Presiden Prabowo.