.webp)
Pemerintah Kabupaten Indramayu mendalami dugaan human trafficking atau penyaluran tenaga kerja ilegal dalam kasus delapan warga Indramayu yang telantar di Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menelusuri status keberangkatan para pekerja tersebut, termasuk memastikan apakah mereka diberangkatkan melalui jalur resmi atau tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami perlu memastikan mereka berangkat dengan siapa, melalui jalur apa, serta bekerja di institusi resmi atau tidak," ujar Lucky saat ditemui di Pendopo Indramayu, Kamis (9/4/2026).
Kasus ini mencuat setelah informasi di media sosial menyebutkan tujuh pekerja asal Indramayu telantar di Papua. Namun hasil pendataan terbaru menunjukkan jumlahnya bertambah menjadi delapan orang.
Menurut Lucky, penelusuran dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan praktik perdagangan manusia atau penyaluran tenaga kerja ilegal.
"Delapan pekerja ini jika tidak ada data dan registrasi yang jelas, maka ada indikasi jadi korban penyaluran tenaga kerja ilegal. Bahkan bisa mengarah pada korban tindak pidana," katanya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan unsur pidana, penanganan akan dilimpahkan kepada kepolisian dan dikoordinasikan dengan aparat setempat di Papua.
Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan langkah evakuasi tetap berjalan. Disnaker saat ini tengah mengidentifikasi lokasi para pekerja secara detail, termasuk tempat kerja dan kondisi mereka di lapangan.
Lucky menyebut, para pekerja tersebut telah siap untuk dipulangkan ke Indramayu. Proses pemulangan akan difasilitasi pemerintah dengan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan yang tersedia.
"Untuk pemulangan, kami siapkan sesuai mekanisme. Dalam hal ini dananya dari Baznas Indramayu. Namun jika diperlukan, bisa menggunakan anggaran tidak terduga (BTT) karena ini kondisi darurat," ujarnya.
Pemerintah berharap proses evakuasi berjalan lancar dan para pekerja dapat kembali dengan selamat. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar daerah yang tidak memiliki kejelasan legalitas, guna menghindari risiko menjadi korban perdagangan manusia atau penyaluran tenaga kerja ilegal.
(sud/sud)
