.webp)
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak memberi perhatian khusus kepada para pedagang kami lima (PKL). Emil menyebut para PKL harus mendapat hak yang memadai dari pemerintah.
"Para pedagang gerobak yang keliling, ultra mikro ya kita nyebutnya, mereka memang berhak untuk mendapatkan program-program pemerintah, baik itu BPJS-nya, bantuan pangan non-tunai, dan lain-lainnya, maka harus terdata dengan baik," kata Emil usai melantik pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jatim di Surabaya, Senin (26/10/2026).
Dengan adanya APKLI, Emil ingin data PKL bisa diperkuat. Dengan adanya data yang akurat, maka pemerintah bisa secara tepat sasaran memberi intervensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang terpenting adalah tantangan dari APKLI menjadi wadah dalam menyalurkan apa yang menjadi harapan dan aspirasi PKL. Jadi, kita tentu akan merasa terbantu dan ini akan menjadi sebuah sinergi dan kemitraan yang produktif manakala, maka dari itu perlunya pendataan yang akurat untuk PKL," jelasnya.
Emil menyebut para PKL sebagai kelompok ekonomi mikro memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Namun, kerapkali pemerintah memerlukan data akurat terhadap jumlah PKL.
"Akses kepada beberapa fasilitas, misalnya tadi penggunaan LPG bersubsidi itu boleh untuk pelaku usaha ultra mikro. Nah, tinggal bagaimana data ini terwadahi dengan baik, langsung bisa dikomunikasikan dari Pemda dengan APK, mungkin dengan Dinas, dengan Pertamina, sehingga mereka bisa mendapat kepastian aksesnya berapa, ada batasannya, akan tetapi itu sudah dihitung sesuai kewajaran gitu," tegasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan pendapatan yang kerap menjadi hambatan PKL dalam memperoleh akses permodalan. Pemerintah, menurut Emil, perlu hadir melalui dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, termasuk akses LPG bersubsidi bagi pengusaha ultra mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Emil mendorong pembinaan bagi PKL agar kegiatan usaha tidak mengganggu kepentingan publik. Penataan, kata dia, perlu dilakukan melalui pendekatan konstruktif dan bukan tindakan represif.
Mantan Bupati Trenggalek ini berharap kepengurusan baru APKLI dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyatukan aspirasi PKL sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah.
Sementara Ketua APKLI Jawa Timur, Shanty Octavia Utami, mengatakan banyak PKL masih menghadapi keterbatasan modal dan belum memiliki legalitas usaha yang memadai. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mengembangkan usaha, meskipun aktivitas perdagangan menjadi sumber penghidupan sehari-hari.
"Banyak pedagang yang modalnya hanya cukup untuk kebutuhan hari ini. Padahal, kalau ingin mengembangkan usaha lebih jauh, mereka membutuhkan akses ke perbankan. Sementara itu, legalitas usahanya belum tersedia," ujar Shanty.
Karena itu, APKLI Jatim akan memprioritaskan pendampingan agar anggota binaannya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal, terutama bagi pedagang makanan dan minuman.
Menurut Shanty, legalitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan usaha, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pedagang untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing.
APKLI Jatim telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi sekitar 6.000 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Jawa Timur melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).
Meski demikian, partisipasi pedagang masih menjadi tantangan. Shanty menyebut masih banyak PKL yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan menganggap proses tersebut berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
Ia mencontohkan, saat tim APKLI melakukan kunjungan ke sebuah pasar yang memiliki ratusan pedagang, hanya enam orang yang bersedia mendaftar sertifikasi halal.
"Rata-rata mereka takut pajak. Mereka belum memahami bahwa sertifikasi halal dan pajak merupakan dua hal yang berbeda," katanya.
Untuk meningkatkan partisipasi, APKLI Jatim akan memperluas sosialisasi dengan melibatkan pengelola pasar, ketua paguyuban pedagang, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Pendekatan langsung ke lingkungan pedagang dinilai lebih efektif untuk membangun kepercayaan dan memberikan pemahaman yang benar.
Shanty mengatakan, APKLI akan terus mengupayakan penambahan jumlah penerima fasilitasi sertifikasi halal. Ia menyebut target penambahan sekitar 2.000 pelaku usaha untuk program tahun 2027.
