.webp)
Aksi demonstrasi Gelombang Tiga Jari di Gedung DPRD Ponorogo sempat diwarnai ketegangan. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ahmad Nizar Hariri Al Misbahi, menyoroti sikap seorang aparatur sipil negara (ASN) yang disebut tertawa saat mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Nizar menganggap sikap pegawai tersebut tidak menghormati perjuangan mahasiswa yang tengah menyuarakan berbagai persoalan masyarakat. Bahkan, massa sempat tersulut emosi hingga meminta ASN tersebut keluar untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf.
"Di tengah penderitaan masyarakat, kami di sini menyuarakan aspirasi. Namun, beliau dengan mudahnya cengengesan di depan, seakan-akan menghina gerakan teman-teman mahasiswa, menghina apa yang kami tuntut dan apa yang diperjuangkan kawan-kawan," kata Nizar, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, perilaku tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Sebab, aparatur negara seharusnya mengayomi masyarakat dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
"Semua itu keluar dari etika pejabat publik yang seharusnya mengayomi dan menjadi pelayan maupun pelaksana negara. Teman-teman tadi sempat tersulut emosi, hingga akhirnya beliau diminta keluar untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan sebelumnya," imbuhnya.
Menanggapi insiden tersebut, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengaku menyayangkan kejadian itu. Dia mengaku tidak mengetahui secara langsung adanya ASN yang tertawa saat mahasiswa berorasi karena saat itu dirinya berada di lokasi penerimaan demonstran bersama jajaran Forkopimda.
"Saya juga menyayangkan. Ketika teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi, ternyata ada di lantai atas. Kemudian diinformasikan ada seorang perempuan yang tertawa di atas sehingga tertangkap oleh teman-teman mahasiswa," ujar Dwi.
Dwi mengatakan pihaknya telah meminta Sekretaris DPRD (Sekwan) memberikan pembinaan dan pemahaman kepada ASN tersebut agar lebih memperhatikan etika saat masyarakat menyampaikan aspirasi.
"Tadi yang bersangkutan juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan teman-teman mahasiswa sudah bisa memahami," jelasnya.
Di sisi lain, Dwi menjelaskan aspirasi mahasiswa dalam aksi Gelombang Tiga Jari tersebut telah diterima. Namun, tuntutan yang disampaikan perlu dipilah karena sebagian merupakan kewenangan pemerintah daerah dan sebagian lainnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Untuk tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan daerah, DPRD akan membicarakannya bersama Plt Bupati Ponorogo. Sedangkan aspirasi yang menyangkut kebijakan nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Kalau yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, akan kita bicarakan dengan Plt untuk bisa menyikapi. Kemudian yang menjadi urusan pemerintah pusat, tuntutan itu akan kita teruskan," paparnya.
Dwi menambahkan, mahasiswa sebenarnya berharap Plt Bupati Ponorogo hadir langsung untuk menerima aspirasi. Namun, saat demonstrasi berlangsung, Plt Bupati tengah memiliki agenda di Surabaya.
Mahasiswa pun meminta waktu sekitar satu pekan agar bisa bertemu langsung dengan Plt Bupati sekaligus memastikan tuntutan mereka mendapat tanggapan.
Sementara itu, Nizar menegaskan aksi tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan mahasiswa. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, mereka siap kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar.
"Hari ini hanya permulaan. Meskipun massa yang hadir cukup banyak, ini menjadi awal pergerakan dan perjuangan kami. Kalau apa yang kami sampaikan hari ini tidak dituntaskan, kami akan datang lagi dengan gelombang yang lebih besar," tegas Nizar.
