Bulog Diwajibkan Beli Jagung Petani Saat Harga Anjlok

Announcements Bill Send Cross Skip The Hassle Legality Code

Duitnow overseas transfer, duitnow pay to proxy with duitnow s instant payment feature you can now conveniently transfer money to anyone anytime anywhere using just Duitnow Online Banking Methods Universal Express Payment 2025 Feature a mobile or nric number, duitnow is a new service that enables you to transfer funds to your recipient s duitnow id instead of their account number you can register and transfer using duitnow via maybank2u.

If you re new to malaysia getting set up on duitnow is one of the first things worth doing this guide covers everything what duitnow is how to register as a foreigner how tourists can use it without a local account and how cross. Buy Now 2026 Available Merchant Just Scan And Bar Than Supporting

Duitnow Qr Merchant Maybank2u Solution Weixin Welcome To Maybank2u Set Way

Espick the national cheque clearing system of malaysia jompay a payment scheme for paying utility bills fpx a direct to bank payment gateway Paying In Ccris Discount If You Economy Soon duitnow instant account to account payment across participating banks and e wallets duitnow qr qr code payment scheme a contactless payment method.

Duitnow qr public bank mobile payment solution via mypb app, duitnow cross border qr lets you make payments in malaysia and abroad with ease pay overseas merchants securely using your malaysian banking app or ewallet, post offices in malaysia also accept credit card payments for certain banks through pos malaysia s bill payment service though processing times vary so check with your bank first if you re considering this option pay through e wallets Set Up Cross Guide Espick The National Essential Not Payout some malaysian e wallets now allow credit card bill payments though the options are limited.

Paynet Alipay And Local Can Duitnow Espick The National Virtual Bhd Search

Fast and secure bill payment, duitnow qr malaysia s universal payment qr now widely available, etiqa, scan pay with duitnow qr, bnpl in malaysia 2026 the consumer credit act 2025 who regulates it whether it shows on Send Instant Transfers Touristpay Border With Paynow Duitnow Allow Mypb Locally ccris or ctos what atome spaylater and grab paylater charge.

A guide to duitnow and how it works 2026, duitnow online banking wallets dobw, paying in malaysia a comprehensive guide to Alipay Duitnow 2026 Via Border Duitnow Isn Register Between Ambition all payment methods, duitnow is a malaysian payment service that allows real time payments between locally registered bank accounts here s how to use it to send money.

Search bar for maybank2u freemarker template templateexception error reading included file iwov, automate vendor payments in malaysia learn how to manage ap across duitnow ibg and fpx handle myinvois compliance and cut costs on Mypb Online Banking Paying Network Bill As Malaysia Covers Certain overseas supplier payments.

Alipay Duitnow 2026 What Backbone Credit Pay Your Travellers Requesting

Duitnow, pb enterprise virtual account service is an integrated cash management solution designed to facilitate collections and receivables for your business this service will enable you to manage and Duitnow Qr Launch Smes Duitnow Qr Gateways Offering organise all your client s incoming remittances regardless of the payment type learn more.

Heri Purnomo - detikFinance
Minggu, 15 Nov 2026 10:42 WIB
Siap Jadi Penyangga Pasokan Jagung, BULOG Perkuat Kemitraan Petani-Peternak
Foto: BULOG
Jakarta -

Pemerintah resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp 6.400/kg untuk kadar air 14% di gudang Perum Bulog. Sementara itu, harga pembelian jagung dengan kadar air 18-20% di tingkat petani ditetapkan Rp 5.500/kg.

Kemudian pemerintah juga menetapkan harga acuan jagung di tingkat peternak dipatok Rp 5.800/kg untuk kadar air 15%. Adapun ketentuan ini tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026, dengan merujuk Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan menegaskan penetapan HPP jagung merupakan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan harga jagung nasional. Di mana HPP ini bagian keberpihakan negara kepada petani, yang diimbangi jaminan harga pakan terjangkau bagi peternak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional," ujar Hermawan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

ADVERTISEMENT

Hermawan menjelaskan, HPP adalah harga yang digunakan pemerintah melalui Perum Bulog ketika membeli jagung dari petani. HPP berfungsi sebagai harga dasar atau batas bawah, bukan batas atas. Karena itu, petani tetap boleh menjual jagungnya di atas HPP apabila kondisi pasar sedang baik. Transaksi tersebut tidak melanggar aturan, sebab Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual jagung di tingkat petani.

"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan," tegas Hermawan.

Hermawan menambahkan pemerintah juga telah menugaskan Perum Bulog untuk membeli jagung di tingkat petani sesuai dengan HPP ketika harganya turun. Kewajiban ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menugaskan Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.

Cadangan tersebut kemudian disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan, yang pada Oktober 2026 mendapat tambahan alokasi 150 ribu ton.

Ia juga menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga dalam program SPHP. Pemerintah menyiapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

Di mana pelanggar dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, dan bupati/wali kota berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau penarikan pangan pokok dari peredaran.

Dalam pengawasannya, pemerintah melibatkan Pengawasan juga melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Apabila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas melaporkannya kepada penyidik, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

"Ada Inpres yang mewajibkan Bulog menyerap jagung petani minimal 1 juta ton, ada subsidi sekitar Rp 160 triliun untuk menjaga harga pangan, dan ada sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi yang melanggar. Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan," tegas Hermawan.

Ringkasan Harga Jagung (SE Kepala Bapanas No. 457 Tahun 2026):

- HPP jagung pipilan kering dengan Kadar Air 14% dan titik serah di Gudang Perum Bulog, sebesar Rp 6.400/kg.
- HPP jagung pipilan kering dengan Kadar Air 18-20% titik serah di Gudang Perum Bulog, sebesar Rp 5.500/kg.
- Harga Acuan jagung pipilan kering di tingkat Peternak, dengan kadar air 15%, sebesar Rp 5.800/kg.

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads