Instagram Facebook Live Fast Online456 Online 456 Two Sign

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mensyaratkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan promosi jabatan, kenaikan pangkat, dan golongan. Kebijakan ini membuat ASN yang belum memenuhi kewajiban perpajakan berpotensi tertahan dalam proses kenaikan karier.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan tersebut telah disepakati sejumlah kementerian dan akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB).

“Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara),” ujar Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Bimo menjelaskan, SKB tersebut akan melibatkan empat hingga lima kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Namun, DJP belum mengumumkan jadwal peluncuran maupun rincian mekanisme penerapan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, DJP juga memperkuat pengawasan kepatuhan melalui identifikasi wajib pajak yang menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan SPT Tahunan 2025. Praktik tersebut berpotensi mengubah status pajak kurang bayar menjadi nihil atau mengurangi kewajiban pembayaran pajak.

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong agar mereka membetulkan SPT sesuai kewajiban sebenarnya.

Bimo mengatakan, DJP menggunakan pendekatan behavioral insights atau pemahaman perilaku untuk mendorong kepatuhan sukarela melalui komunikasi yang sederhana dan tepat sasaran.

“Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi yang lebih tepat sasaran dan sederhana, sehingga dapat mendorong wajib pajak mengambil tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” jelas Bimo.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif 15 persen sejak September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan di atas 750 juta euro guna mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, hingga saat ini sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan multinasional di Indonesia telah mendaftarkan diri secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak minimum global tersebut.

“Sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk ataupun entitas anak yang berkedudukan di Indonesia sudah secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak global,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bimo menjelaskan, berdasarkan pemetaan data Country-by-Country Report 2023, DJP mengidentifikasi kelompok korporasi multinasional dengan omzet konsolidasi di atas 750 juta euro. Populasi tersebut mencakup 37 entitas induk dalam negeri beserta 1.721 anak usaha, serta 1.717 entitas induk luar negeri beserta 4.688 anak usaha.

Melalui penerapan GMT, pemerintah mematok tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria. Selain pembayaran pajak, ketentuan ini juga mewajibkan perusahaan terkait untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) khusus dan Global Information Return.