Panduan Lengkap Promosi Masa Wagering Crypto Maklumat Berbanding

Liputan6.com, Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka peluang kajian ulang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi menegaskan setiap usulan kenaikan harus didukung kajian akademis dan data yang kuat.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, batas PTKP Indonesia saat ini tergolong relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Besarannya mencapai sekitar 67% dari produk domestik bruto (PDB) per kapita atau sekitar tujuh kali garis kemiskinan."

Kalau kita berbicara mengenai kenaikan PTKP kita harus kembali ke data, evidence akademisnya. Kenapa? Karena di diskusi akademis kita harus menyampaikan data, evidence yang robust (kuat), apa adanya,” kata Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Bimo meminta peneliti, akademisi, dan profesor memberikan penilaian berbasis data mengenai urgensi penyesuaian batas PTKP. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan bukti empiris sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan kebijakan tersebut.

“Bahwa ya, kalau memang dalam tinjauan akademis saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor, untuk juga ikut memberikan yang berbasis data,” ujarnya.

Meski demikian, Bimo menegaskan DJP tidak memiliki kewenangan menetapkan besaran PTKP karena kebijakan tersebut berada dalam ranah fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

DJP, kata Bimo, siap memberikan data dan dukungan apabila pemerintah memutuskan mengkaji ulang besaran PTKP. Dia juga menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi tanpa landasan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jadi, itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak mau berspekulasi dan tidak mau menggunakan data tanpa data atau hanya anekdotal," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa rencana penyesuaian skema Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masih berada dalam tahap pembahasan mendalam di internal pemerintah.

Airlangga memberikan sinyal bahwa kebijakan penyesuaian batas PTKP tersebut direncanakan mulai berlaku setelah bulan Januari 2027.

"Akan diberlakukannya tahun depan. Tidak akan diberlakukan di Januari, jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2026 di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Sebelumnya, Airlangga merinci jajaran stimulus ekonomi serta paket perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah guna menjaga ritme pemulihan ekonomi nasional. Insentif ini mencakup relaksasi pajak bagi masyarakat kelas menengah hingga penguatan manfaat jaring pengaman bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Pemerintah melanjutkan program ketenagakerjaan, di antaranya peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mereka yang terkena PHK. Selain itu, dari sisi perpajakan, terdapat fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mereka yang berpenghasilan hingga Rp 10 juta per tahun," papar Airlangga.

Terkait wacana pembebasan PPh Pasal 21 tersebut, Airlangga menegaskan, penyesuaian nilai PTKP akan berjalan beriringan dengan formulasi kebijakan baru tersebut.