Keistimewaan Bermain Di Oleh Kalangan Dunia Igang88 Adalah Pilihan Menang Seperti

Liputan6.com, Washington, DC -Amerika Serikat (AS) mengumumkan pembatasan visa terhadap sejumlah warga Afrika Selatan di tengah tudingan pemerintahan Donald Trump bahwa pemerintah Afrika Selatan melakukan diskriminasi rasial terhadap minoritas kulit putih Afrikaner.

Dikutip dari The Guardian, Kamis (17/9/2026), pengumuman tersebut tidak menyebutkan identitas individu yang dilarang masuk ke AS. Trump selama masa jabatan keduanya berulang kali mengklaim adanya “genosida kulit putih” di Afrika Selatan serta mengkritik kebijakan affirmative action di negara tersebut.

Sejak awal tahun lalu, AS telah memangkas bantuan untuk Afrika Selatan, melarang negara tersebut menghadiri KTT G20 tahun ini di Miami, serta membentuk program pengungsi bagi warga Afrikaner dan kelompok minoritas rasial lainnya dari Afrika Selatan.

Pada saat yang sama, pemerintahan Trump tengah membongkar sejumlah program pengungsi dan suaka bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pemerintah Afrika Selatan telah gagal menangani sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan diskriminasi terhadap Afrikaner.

“Rakyat Afrika Selatan dikecewakan oleh pemerintah yang menghancurkan perekonomiannya melalui obsesi terhadap keluhan rasial terhadap minoritas Afrikaner,” kata Rubio dalam unggahan di X.

“Pemerintah Afrika Selatan secara konsisten gagal menangani kejahatan di pedesaan secara memadai, retorika kekerasan dan tidak manusiawi, serta kebijakan diskriminatif berbasis ras terhadap Afrikaner dan kelompok minoritas lainnya.”

Rubio mengatakan pembatasan visa tersebut akan menyasar “warga negara asing yang memberlakukan atau memungkinkan kebijakan yang mendorong diskriminasi berbasis ras, menghasut kekerasan, atau memungkinkan penyitaan tanah tanpa kompensasi di Afrika Selatan”.

Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Leo Brent Bozell III mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah awal dari serangkaian tindakan yang lebih tegas.

“Seperti yang telah diperjelas, waktunya untuk ‘dialog’ tanpa akhir telah berakhir ... Kebijakan pembatasan visa ini hanyalah langkah pertama dalam serangkaian tindakan yang meningkat yang akan menunjukkan keteguhan Amerika dalam masalah ini,” tulis Bozell di X.

Pemerintah Afrika Selatan menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan kebijakan negaranya telah digambarkan secara keliru.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, Chrispin Phiri, mengatakan pengumuman AS kembali sejalan dengan penggambaran yang keliru mengenai kebijakan domestik Afrika Selatan.

“Pengumuman tersebut, sekali lagi, sejalan dengan misrepresentasi terhadap kebijakan domestik Afrika Selatan oleh kelompok-kelompok pinggiran yang secara keliru menggambarkan diri mereka sebagai perwakilan ‘minoritas’ dan Afrikaner secara umum,” kata Phiri dalam pernyataan yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Afrikaans.

Phiri menambahkan bahwa Afrika Selatan memiliki hak berdaulat untuk membuat undang-undang guna mengatasi persoalan ketidakadilan rasial yang telah berlangsung selama berabad-abad.

“Merupakan hak berdaulat kami untuk menerapkan undang-undang yang menangani kekhawatiran bangsa atas ketidakadilan rasial selama berabad-abad ... Afrika Selatan menghormati bahwa Amerika Serikat mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai langkah-langkah tertentu dan penerapannya,” ujarnya.

Afrikaner merupakan keturunan pemukim Belanda dan Prancis yang pernah menguasai Afrika Selatan selama era apartheid. Rezim tersebut melakukan diskriminasi dan penindasan terhadap mayoritas kulit hitam, sementara warga kulit putih tetap berada dalam kondisi aman dan makmur.

Sejak Nelson Mandela menjabat sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan pada 1994, pemerintah di negara tersebut berupaya mengatasi ketimpangan rasial, antara lain melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi kulit hitam serta pembelian tanah untuk didistribusikan kembali.

Namun, upaya tersebut memberikan dampak yang terbatas. Warga Afrika Selatan kulit putih umumnya memiliki kekayaan 20 kali lipat dibandingkan warga kulit hitam, menurut artikel yang diterbitkan pada 2023 di Review of Political Economy, sebuah jurnal ekonomi.

Meski demikian, sebagian warga Afrika Selatan kulit putih mengklaim kini menjadi korban diskriminasi rasial. Tuduhan tersebut telah lama dipromosikan oleh kalangan konservatif di AS.

Pembatasan visa yang diumumkan Rubio juga menyoroti pengambilalihan tanah tanpa kompensasi.

Afrika Selatan memperkenalkan undang-undang tahun lalu yang memungkinkan pemerintah mengambil alih tanah tanpa membayar dalam kondisi tertentu, termasuk jika tanah tersebut ditelantarkan atau hanya dimiliki untuk tujuan spekulasi. Namun, tidak terdapat pengambilalihan tanah dalam skala besar.

Di kalangan warga Afrika Selatan kulit putih yang merasa mengalami diskriminasi, banyak yang juga menyoroti seruan berulang pemimpin oposisi sayap kiri jauh, Julius Malema, yaitu “Kill the Boer”. Boer merupakan sebutan lain untuk Afrikaner.

Trump pernah memutar video yang menampilkan seruan tersebut ketika bertemu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Ruang Oval tahun lalu.

Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa telah menyatakan tidak mendukung seruan tersebut. Pengadilan Afrika Selatan juga memutuskan bahwa seruan itu tidak dimaksudkan secara harfiah sehingga tidak termasuk ujaran kebencian.