Mengapa Baccarat Tanpa Kasino Mitos Baccarat Tanpa Sendiri Menyediakan Menikmati

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak menyasar pekerja kelas menengah, melainkan pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta. Sementara itu, pekerja kelas menengah dengan penghasilan hingga Rp 10 juta mendapatkan insentif melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah membedakan skema bantuan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja. BSU diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan insentif PPh 21 DTP menyasar kelompok pekerja dengan penghasilan lebih tinggi.

“BSU untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3,3 juta, itu bukan buat kelas menengah,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Airlangga menjelaskan, pekerja kelas menengah mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP dengan batas penghasilan hingga Rp 10 juta. Melalui skema tersebut, pemerintah menanggung kewajiban PPh 21 pekerja yang memenuhi kriteria.

“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta,” kata Airlangga.

Sementara itu, pemerintah menetapkan pekerja bergaji di bawah Rp 3 juta sebagai sasaran BSU. Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan pengolahan data calon penerima bantuan tersebut.

“Pokoknya BSU di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih di Kemenaker,” tutur Airlangga.

Airlangga menambahkan, proses penyaluran BSU masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Pemerintah sebelumnya menargetkan proses penyaluran bantuan tersebut pada November 2026.

“Ya ini masih diproses di Keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis rincian persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026. Pekerja atau buruh yang terverifikasi memenuhi kriteria dipastikan bakal mengantongi subsidi gaji sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, yang akan disalurkan secara sekaligus dengan total mencapai Rp 900.000.

Ketentuan penyaluran BSU 2026 ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa skema BSU dihadirkan pemerintah sebagai stimulus untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tantangan ekonomi.

“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah, Sabtu (7/11/2026).

Indah membeberkan, kriteria dasar penerima BSU 2026 mencakup status Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, calon penerima wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026.

Selain status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker menetapkan besaran upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan sebagai syarat utama penerima BSU 2026.

Namun, bagi pekerja yang bertugas di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi Rp 3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara untuk wilayah yang tidak memiliki UMK, acuan pembatasan gaji dialihkan ke Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan formula pembulatan senada.

Adapun acuan gaji yang digunakan Kemnaker merupakan laporan upah terakhir yang diserahkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat secara resmi dalam sistem kepesertaan. Akumulasi upah ini mencakup komponen gaji pokok serta tunjangan tetap.

Meski menyasar jutaan buruh nasional, pemerintah menegaskan bahwa BSU 2026 tidak berlaku bagi seluruh kalangan pekerja. Subsidi gaji ini dipastikan tidak akan dialokasikan kepada pekerja yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.

Di sisi lain, guna memastikan pemerataan program jaminan sosial, pemerintah memprioritaskan penyaluran BSU kepada kelompok pekerja yang sedang tidak menerima bantuan sosial lain.

Secara khusus, penerima manfaat yang belum terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan diposisikan sebagai prioritas utama penerima subsidi BSU.

Melalui penajaman kriteria tersebut, Kemnaker berharap proses distribusi BSU 2026 dapat terealisasi secara transparan, tepat sasaran, dan efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional.